Beranda featured Enam Kontraktor Migas Nakal, Bayar TKA Dari Cost Recovery

Enam Kontraktor Migas Nakal, Bayar TKA Dari Cost Recovery

611
0
Foto ilustrasi.

SIAGAINDONESIA.COM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggantian biaya operasional (cost recovery) Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi (KKKS Migas) yang tidak sesuai aturan. Ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I 2018 yang disusun BPK.

Ada enam KKKS yang melakukan pelanggaran. Mereka adalah ConocoPhillips, ExxonMobil, Petronas Carigali, Premier Oil, Total E&P, dan ENI.

Keenamnya dinilai telah membebankan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery. Di antaranya pembebanan biaya Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai tidak sesuai atau melebihi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk KKKS Migas.

Mengacu aturan tersebut, batasan maksimum biaya remunerasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dibagi berdasarkan golongan jabatan dan asal paspor. Untuk golongan eksekutif tertinggi seperti President, Country Head dan General Manager yang memiliki paspor dari Kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah, batasannya US$ 562.200 per tahun. Kawasan Eropa, Australia dan Amerika Selatan sebesar US$ 1.054.150 per tahun. Sedangkan asal paspor Amerika Utara US$ 1.546.100 per tahun.

Adapun untuk level eksekutif seperti Senior Vice President dan Vice President yang paspornya dari Asia, Afrika dan Timur Tengah batas maksimumnya US$ 449.700 per tahun. Eropa, Australia dan Amerika Selatan sebesar US$ 843.200 per tahun. Amerika Utara tidak boleh melebihi US$ 1.236.700 per tahun.

Sementara itu, level manajerial seperti Senior Manager, Manager batas maksimal untuk pekerja yang berpaspor Asia, Afrika dan Timur Tengah US$ 359.700 per tahun. Eropa, Australia dan Amerika Selatan maksimal US$ 674,450 per tahun. Amerika Utara sebesar US$ 989.200 per tahun.

Untuk jabatan profesional seperti Specialist batas biaya yang akan diganti adalah US$ 287.700 per tahun bagi pekerja asing yang memiliki paspor Asia, Afrika dan Timur Tengah. Eropa, Australia dan Amerika Selatan US$ 539.450 per tahun. Lalu, pekerja berpaspor Amerika Utara US$ 791.200 per tahun.

Aturan lainnya yang dilanggar enam kontraktor tersebut adalah Pedoman Tata Kerja Nomor 018 / PTK / X / 2008 REVISI I tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Mereka juga melanggar persetujuan dari SKK Migas.

Temuan cost recovery enam KKKS tersebut merupakan bagian dari 21 jumlah permasalahan utama yang ditemukan BPK akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi tahun 2016.

Secara total 21 permasalahan itu, terdapat kekurangan penerimaan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 akibat kelebihan pembebanan cost recovery senilai Rp78,09 miliar dan US$33,57 juta.

BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS melakukan koreksi atau menunda pembebanan cost recovery pada laporan keuangan kuartal. Selain itu juga, memperhitungkan tambahan bagian negara.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum SKK Migas sependapat dengan temuan BPK dan akan meminta KKKS untuk melakukan koreksi cost recovery. SKK Migas juga akan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

“Selain itu, SKK Migas juga akan lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan koordinasi lebih lanjut pada tingkat pimpinan KKKS,” dikutip dari IHPS BPK Semester I 2018, Rabu (3/10/2018).

Terkait hasil audit BPK tentang pelanggaran aturan gaji karyawan asing yang bisa dikembalikan negara melalui cost recovery, ConocoPhillips buka suara mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pelanggaran aturan gaji karyawan asing yang bisa dikembalikan negara melalui cost recovery. Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I 2018.

Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad mengatakan ConocoPhillips (Grissik) Ltd., telah melakukan pembicaraan dan memberikan dokumen-dokumen pendukung berkaitan dengan temuan audit BPK. Pembebanan cost recovery juga dinilai sudah sesuai dengan persetujuaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Namun, ConocoPhillips terus berkoordinasi dengan SKK Migas mengenai temuan tersebut. “Kami dan SKK Migas saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan BPK tentang penyelesaian temuan audit tersebut,” ujar dia.

ExxonMobil menanggapi laporan BPK tersebut. Vice President Public & Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto mengatakan perusahaannya selalu melakukan kegiatan operasinya dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi, dengan adanya temuan itu, ExxonMobil akan berdiskusi dengan SKK Migas.

Pembahasan itu juga harus mengacu kontrak yang sudah ditandatangani. “Apabila ada temuan terkait dengan Exxonmobil, kami akan membahasnya bersama SKK Migas sesuai dengan kontrak yang ada,” katanya, Rabu (3/10/2018).

Sementara itu PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) juga buka suara menanggapi hasil temuan BPK. Senior Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar mengatakan perusahaannya menghormati dan mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia, PT CPI juga mengacu pada ketentuan kontrak kerja sama dalam mengelola operasi migas.

PT CPI akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan hasil audit. “Berkaitan dengan audit BPK, PT CPI sudah memberikan tanggapan dan menyerahkan dokumen pendukung yang lengkap pada bulan Juni 2018 lalu. Sesuai dengan mekanisme audit, BPK akan merilis hasil pemutakhiran pemeriksaannya setiap semester,” kata Yanto, Jumat (5/10/2018).

Temuan cost recovery enam KKKS tersebut merupakan bagian dari 21 jumlah permasalahan utama yang ditemukan BPK akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi tahun 2016.

Dari total 21 permasalahan itu, terdapat kekurangan penerimaan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 akibat kelebihan pembebanan cost recoverysenilai Rp78,09 miliar dan 33,57 juta dolar.kd