Beranda featured Soal ‘Buku Merah’ Kapolri, KPK Harus Apa?

Soal ‘Buku Merah’ Kapolri, KPK Harus Apa?

918
0
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

SIAGAINDONESIA.COM Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserang kasus dugaan aliran dana suap saat menjabat Kapolda Metro Jaya. Kasus ini mencuat setelah situs Indonesialeaks memuat hasil investigasinya.

Kasus ini mencuat dari perkara kasus impor daging yang menyeret pengusaha Basuki Hariman di bawah penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima media Suara.com, Tempo, KBR, Jaring, dan Independent, berkolaborasi bersama Indonesialeaks  mempublikasikan hasil peliputan investigasi tersebut.

Disebutkan, Tito diduga menerima aliran dana dari Basuki sebagaimana tercatat dalam buku keuangan berwarna merah (selanjutnya disebut buku merah) yang berisi pengeluaran keuangan PT Panorama Indah Sejati (perusahaan milik Basuki), yang dibuat staf bagian keuangan, Kumala Dewi Sumartono. Dalam buku keuangan itu tercatat nama Tito menerima uang dalam periode Januari sampai Juli 2016.

Nama Tito terungkap dari dokumen internal KPK tertanggal 9 Maret 2017 yang mencatat Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana. Dalam buku catatan keuangan ini, ada nama-nama yang ditengarai menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki. Ada 68 pejabat negara yang tertulis di buku ini dan diduga mendapat aliran dana.

Berdasarkan surat perintah penyidikan yang diteken Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif pada 26 Januari 2017, ada 12 penyidik yang mendapat tugas menangani perkara suap impor daging sapi oleh Basuki Hariman. Ada Surya, Roland Ronaldy, Christiaan, Muslimin, Rufriyanto M. Yusuf, Hendry S. Sianipar, dan Harun.

Kasus ini kembali ramai dibicarakan berawal dari laporan serentak sejumlah media yang mengangkat investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri (Roland Ronaldy dan Harun). Aksi mereka bahkan terekam CCTV dan dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Roland dan Harun dilaporkan menghilangkan 15 lembar catatan pengeluaran pada 7 Apil 2017 malam. Mereka diduga menghapus catatan itu dengan cara memberikan Tipp-Ex pada nama-nama penerima uang, lalu merobeknya hingga terpisah dari buku bank itu.

Karena telah dirobek, catatan tangan di buku merah itu tersisa 12 halaman dengan tanggal transaksi yang tak berurutan lagi. Di catatan itu ada nama-nama panggilan pejabat terkenal, kode nama, dan banyak instansi negara. Catatan itu berupa uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Hasil pemeriksaan internal KPK membuktikan laporan pelanggaran yang dilakukan Roland dan Harun. Pimpinan KPK hanya memberi sanksi kepada dua penyidik ini dengan mengembalikan keduanya ke Markas Besar Kepolisian RI sebagai instansi asal pada tahun 2017, lebih cepat dari batas masa tugas.

Dokumen pemulangan Roland dan Harun hanya menyebut keduanya tengah berkasus. KPK lalu melimpahkan pemeriksaan terhadap mereka kepada Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun hasil pemeriksaan internal Polri berbeda 180 derajat. Tuduhan penodaan barang bukti dianggap tak terbukti.

Alih-alih dijatuhi sanksi, karier keduanya malah makin moncer. Roland didaulat menduduki jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon usai mendapat penugasan sebagai staf di Divisi Hubungan Internasional, Mabes Polri. Jabatan itu resmi diserahterimakan kepadanya sejak Maret 2018.

Adapun Harun, yang berpangkat Komisaris, diberikan tiket mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah. Restu baginya tertuang dalam telegram Kepala Kepolisian RI tertangal 27 Oktober 2017.

Laporan media berasal dari salinan berita acara pemeriksaan anak buah Basuki Hariman, Kumala Dewi Sumartono, pada 9 Maret 2017, yang bocor ke media. Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana.

Dalam buku merah, ada 68 nama pejabat negara yang disebut menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki. Salah satu nama yang tercatat sering menerima adalah Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya. Nominal suap yang diduga diterima antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Sejauh ini KPK membenarkan dua mantan penyidiknya yang berasal dari kepolisian tersebut diduga mengetahui atau melakukan kegiatan-kegiatan perbuatan melanggar disiplin pegawai di lembaganya, yakni perusakan barang bukti.

“Jadi itu sudah ditelusuri oleh tim pemeriksa internal. Namun dalam proses pemeriksaan, KPK menerima permintaan pengembalian pegawai dari Mabes Polri karena ada kebutuhan dan penugasan lebih lanjut di sana. Sehingga saat itu kedua pegawai KPK tersebut dikembalikan ke instansi asal,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Febri mengatakan, pimpinan KPK sempat menyebut pengembalian itu dipandang juga sebagai bagian sanksi meski keduanya tidak mendapat sanksi dan malah mendapat promosi jabatan.

KPK mengatakan pihaknya saat ini sudah tidak memiliki wewenang memproses dua penyidik yang diduga melakukan perusakan barang bukti tersebut. Untuk ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan tim pengawas di internal KPK, lanjut Febri, adalah terhadap pegawai KPK. Sehingga proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan sepenuhnya kalau statusnya bukan lagi pegawai KPK.

“Nah ini yang silakan saja dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana proses yang terjadi di instansi asal dua pegawai tersebut. Yang pasti kami perlu sampaikan proses pemeriksaan internal sudah berlangsung pada saat mereka masih menjadi pegawai KPK,” imbuhnya.

Berbeda dengan KPK, anak buah Tito membantah pimpinannya menerima aliran dana yang tercatat di buku merah Basuki Hariman.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengatakan, pihaknya telah menyelidiki dugaan aliran dana yang tercatat di buku merah tersebut langsung kepada Basuki.

“Gini, itu kan tahun 2017 dan kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basuki langsung. Sumbernya dari siapa? Pak Basuki,” ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Adi mengklaim bahwa Basuki tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada 68 pejabat yang disebutkan. Termasuk Tito.

“Kita tanya ke dia apa benar pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah? Kata Pak Basuki tidak pernah. Jadi selesai. Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah, kenapa kita bilang ada,” tegas Adi.

Tak hanya membantah aliran dana kepada Tito, dia juga menampik adanya perusakan barang bukti berupa buku merah yang berisi catatan pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Basuki.

“Siapa yang bilang diduga dirobek? Gini, sekarang buku merah dijadikan barbuk di pengadilan. Nggak ada apa-apa kan? Pengadilan berjalan lancar,” singgungnya.

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) menjelaskan dalam keterangan tertulisnya seperti diterima siagaindonesia.com, Senin (8/10/2018). Menurutnya, pimpinan KPK harus instropeksi dan menindak lanjuti hasil investigasi rekan-rekan jurnalis yang tergabung di Indonesialeaks.

BW mencatat ada enam hal yang perlu dilakukan KPK dalam mencermati kasus ini. Pertama, yang harus dipersoalkan dalam seluruh kekisruhan ini adalah posisi hukum dan nurani keadilan dari para komisioner KPK yang sekaligus pimpinan KPK.

Sebab, kejahatan yang paling hakiki dengan derajat luar biasa terjadi di depan mata, hidung dan telinga mereka. Namun pimpinan KPK malah “tinggal diam”, “mati” akal-nurani keadilannya dan “mati suri” .

Yang tidak bisa dimaafkan dan sulit untuk dimengerti, pimpinan KPK dapat dituding telah secara sengaja menyembunyikan dan juga melakukan kejahatan yang sekaligus merusak kehormatan dan reputasi Lembaga KPK yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah sehingga dapat dipercaya rakyat serta menjadi “pelepas dahaga harapan”.

Kedua, tidak ada pilihan lain bagi pimpinan KPK untuk segera “bangkit”, bertindak “waras” dan menegakkan keberaniannya. Jangan lagi mau “dipenjara” ketakutannya sendiri untuk melawan kejahatan yang makin sempurna. Tidak bisa lagi ada upaya sekecil apapun untuk menyembunyikan “kebusukan” yang tengah terjadi apalagi melakukan kejahatan. Misalnya, menyatakan bahwa kedua penyidik KPK yang diduga melakukan perbuatan penghilangan barang bukti telah dihukum berat dengan mengembalikan ke instansi kepolisian dan fakta yang sebenarnya tak muncul di pemeriksaan pengadilan.

Ketiga, perlu diajukan pertanyaan yang lebih teliti, apakah betul sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal KPK atas kasus di atas? Apakah benar, hasil pemeriksaan dari Pengawas Internal telah disampaikan pada Pimpinan untuk kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Pegawai.

Jika hal itu tidak benar maka pimpinan KPK telah secara sengaja tak hanya “menyembunyikan” kejahatan tapi juga “melindungi” pelaku kejahatannya dan “memanipulasi” proses pemeriksaan yang seharusnya sesuai fakta yang sebenarnya serta sekaligus melakukan kejahatan.

Keempat, tindakan penyidik KPK yang diduga merobek 19 catatan transaksi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK (Pasal 1 angka 9 jo Pasal 5 huruf a dan k) dan dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran Disiplin Berat sesuai Pasal 8 hurug g, l, dan n dari Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

Jika merujuk pada Pasal 8 huruf s jo Pasal 11 peraturan di atas, tindakan itu dapat dikualifikasikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya.

Kelima, Ketua KPK Agus Raharjo jangan lagi “bersilat lidah” dengan menyatakan pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat dengan menyatakan Itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lain. Pimpinan KPK berhentilah “bertameng” kenaifan karena sudah sangat menyebalkan.

Saatnya Dewan Etik dibuat dan ditegakkan karena ada indikasi sebagian Pimpinan KPK telah mengetahui kejahatan yang terjadi tapi justru “menyembunyikan” dan berpura-pura tidak tahu atau setidaknya melakukan tindakan yang tidak patut yang seharusnya menegakkan nilai-nilai dasar KPK (integritas, keadilan, profesionalitas, kepemimpinan dan religiusitas) tapi justru mengingkarinya sebagaimana tersebut di dalam alenia keempat dan kelima Peraturan KPK tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

Keenam, saat ini pimpinan KPK tengah “diuji” dan publik seantero republik sedang mengamati, apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, atau setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian yang kala itu menjabat berbagai jabatan penting di republik ini.nv