Beranda Headline Mendagri Tjahjo Kumolo Tabrak UU Pemilu dan UU PKPU

Mendagri Tjahjo Kumolo Tabrak UU Pemilu dan UU PKPU

659
0
Mendagri Tjahjo Kumolo.

SIAGAINDONESIA.COM Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren.

“Saya kira sosialisasi Pemilu, kampanye pemilu semua lini masyarakat kita harus didatangi. Nggak ada masalah kan (kampanye) sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan saat ditanya soal pelarangan kampanye di lembaga pendidikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Terkait larangan KPU, kata Tjahjo, peserta Pemilu cukup berkoordinasi saja dengan KPU daerah (KPUD) karena yang bertanggung jawab untuk kesuksesan Pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu dan PKPU adalah KPU. “Semua harus taat harus tunduk sebagaimana aturan yang diatur KPU,” imbuhnya.

Usulan Tjahjo ini tentu saja tidak sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur bahwa larangan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, termasuk sekolah dan pesantren.

Sementara itu, Bab VIII Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan mengenai larangan dan sanksi.

Bahkan ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut yang diatur dalam Pasal 521 UU 7/2017 bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,-

Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Rahmat Bagja menegaskan, “Tidak boleh di tempat pendidikan kan ada media sosial kan ada kampanye yang terbatas bisa diundang teman-teman itu kalau berminat kan bisa datang,” ujar Rahmat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menegaskan larangan kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019. Selain di lembaga pendidikan, ia juga mengingatkan bahwa kampanye tak boleh dilakukan di tempat ibadah.

“Selama masa kampanye, tidak boleh kampanye dilakukan di tempat ibadah juga di lembaga pendidikan,” kata Wahyu saat dikonfirmasi.

Menurutnya, lembaga pendidikan bisa berupa lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Dalam hal ini, pesantren juga termasuk sebagai lembaga pendidikan yang tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye.

“Iya, pesantren termasuk. Dalam aturan itu lembaga pendidikan termasuk formal dan nonformal,” terangnya.

Karena itu, Wahyu menegaskan bahwa pandangan KPU tetap sama dengan apa yang diatur dalam UU Pemilu maupun PKPU Kampanye bahwa, tempat pendidikan dilarang untuk dijadikan tempat kegiatan kampanye pemilu.

“Pokoknya pandangan KPU begitu, dalam UU juga sudah dijelaskan, dalam PKPU sudah dijelaskan. Larangan tempat kampanye salah satunya lembaga pendidikan,” tegasnya.nya