Beranda featured Tanpa Iming-imingi Rp 200 Juta, Laporan Korupsi Sudah Banyak

Tanpa Iming-imingi Rp 200 Juta, Laporan Korupsi Sudah Banyak

604
0
Presiden Joko Widodo.

SIAGAINDONESIA.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada 17 September lalu. Peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018.

Melalui PP tersebut, masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikan kepada penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya akan diganjar penghargaan berupa premi dengan besaran 2 permil dari jumlah kerugian negara dengan nilai maksimal hingga Rp200 juta.

“Memang kita menginginkan ada partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Jadi ingin ada sebuah partisipasi dari masyarakat,” kata Presiden di Pondok Pesantren Minhajurrosyiddin, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi terbitnya PP 43/2018. “Tentu kami perlu baca secara lebih rinci kalau memang hari ini sudah ditandatangani. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Berkaca pada PP itu, Febri menekankan pentingnya penghargaan yang patut bagi para pelapor. “Prinsip dasarnya seperti ini, para pelapor kasus korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut. Patut dalam artian jumlah dan juga cara,” kata Febri.

Selain jumlah penghargaan, kata dia, KPK juga menyarankan pentingnya perlindungan kepada para pelapor. Hal itu untuk membuat masyarakat merasa terlindungi dan semakin aktif melaporkan dugaan korupsi.

“Ketika kasus korupsi itu dilaporkan tentu saja artinya pengawasan di sekitar di lingkungan pelapor tersebut itu akan lebih maksimal nantinya. Saya kira positif kalau memang ada peningkatan kompensasi terhadap pelapor,” ujar dia.

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang mengapresiasi terbitnya PP tersebut. Walaupun, KPK sebetulnya sudah punya mekanisme yang sama.

“Ya sebetulnya itu kan sudah ada ya kan. Sah-sah saja cuman nanti mesti koordinasi dengan KPK,” kata OSO sapaan akrabnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

OSO menilai keputusan Jokowi dengan PP itu sudah dipertimbangkan dengan baik dan cermat. Utamanya untuk penguatan lembaga antirasuah.

“Tapi tidak mungkin Presiden mengeluarkan statment kalau dia tidak menghitung apa kepentingannya, pasti untuk memperkuat KPK itu,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PP 43/2018 dilatari semangat pemberantasan korupsi. Dengan PP tersebut, PDIP berharap masyarakat ikut berpartisipasi.

Hasto mengatakan PP 43/2018 bisa menjadi batu pijakan untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Berbagai peraturan-peraturan yang mendorong partisipasi masyarakat itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto di GBK, Jakarta Selatan, Rabu (10/10/2018).

Namun bukan berarti PP 43/2018 tidak mendapat pertentangan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jokowi membatalkan peraturan tersebut. Sebab, menurut dia, negara ini akan rusak dengan PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita ini jadi istilahnya itu tukang lapor aja, tukang tangkap, rusak negara ini gitu ya. Jadi tolong Pak Jokowi batalkan itu PP ya,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Dia pun heran dengan pembisik Presiden Jokowi yang mendorong diterbitkannya PP tersebut. Dia pun mempertanyakan mengapa hanya untuk kasus dugaan korupsi yang diberikan penghargaan kepada pelapor.

“Kenapa tidak Rp300 Juta untuk laporkan narkoba, Rp400 untuk laporkan terorisme, Rp1 Miliar untuk pengerusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk pengerusakan fasilitas publik, sekian juta untuk KDRT, untuk trafficking. Ya sudah negara biar dihabisin saja biar sekalian bangkrut gitu loh,” kata Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.

Dikatakan Fahri, persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan melalui pemberian imbalan kepada pihak pelapor.

“Ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai,” ujarnya.

Fahri menilai, seharusnya pemerintah fokus dalam pembenahan sistem terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, kata Fahri, pemberian premi atau penghargaan terhadap pelapor kasus korupsi juga berpotensi menghabiskan anggaran negara.

“Korupsi itu sudah ada mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari sistem pelaporan dan sebagainya itu sudah detail,” kata Fahri.

Sebenarnya upaya mengajak peran serta masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi bukan baru sekarang dilakukan pemerintah. Sejak dulu sudah ada, termasuk lewat lembaga Ombudsman. Namun baru kali ini pemerintah memberikan iming-iming uang tunai kepada pelapornya.

Tahun 2017 lalu saja, lembaga Ombudsman menerima sekitar 8.000 laporan masyarakat mengenai terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Tanpa iming-iming itu, banyak laporan warga yang masuk ke pemerintah, apalagi dengan iming-iming uang. Namun dengan iming-iming uang secara vulgar dan diundangkan itu, bukanlah cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Hal itu bahkan bisa kontra produktif karena para pelapor hanya “mengejar uang”.

Persoalannya, apakah tindaklanjut laporan-laporan tersebut memadai sehingga membantu penegak hukum untuk mengembangkannya hingga ke proses peradilan? Belum lagi mengenai, siapa yang akan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut? Apakah pejabat inspektorat di instansi pemerintah? Apakah polisi dan jaksa? Mengapa bukan dipastikan saja KPK yang akan menanganinya? dwi