Beranda featured Menjawab Isu Akad Wakalah Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur

Menjawab Isu Akad Wakalah Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur

883
0
Foto ilustrasi.

SIAGAINDONESIA.COM Beredar informasi di grup WhatsApp bahwa jemaah haji harus menandatangani surat kuasa atau akad wakalah saat menyetorkan dana setoran haji agar bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Benarkah?

Soal isu tersebut, Kementerian Agama memastikan bahwa tidak ada klausul penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur pada formulir akad wakalah yang harus ditandatangani jemaah saat mendaftar.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklarifikasi dana haji digunakan untuk biayai proyek infrastruktur adalah hoax.

“Sama sekali tidak mendasar mengatakan bahwa ada surat wakalah yang dibuat oleh pemerintah yang mengharuskan setiap calon jemaah haji harus menandatangani itu, harus bersedia digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Lukman usai meluncurkan ‘Program Kemaslahatan BPKH’ di Kantor Kementerian Agama, MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Ia mengatakan surat tersebut sebetulnya merupakan kontrak awal antara jemaah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar bisa secara syar’i mengelola dananya.

“Mengapa perlu akad wakalah karena dalam syariat pendayagunaan dana haji yang hakekatnya milik setiap calon jemaah haji itu harus ada kontrak, harus ada pernyataan dari jamaah haji bahwa dananya akan dikelola oleh BPKH,” terang dia.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman melalui keterangan tertulisya, Jumat (19/10/2018) mengatakan, bahwa calon jemaah haji yang membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran awal (BPS) memang harus menandatangani surat wakalah bermaterai. Persyaratan inilah yang memunculkan kabar bahwa surat bermaterai menjadi akad agar jemaah merelakan uangnya untuk pembangunan proyek infrastruktur.

“Memang ada akad wakalah yang harus ditandatangani, tapi tidak ada klausul tentang infrastruktur,” kata Ramadhan.

Namun Ramadhan menyebut bahwa akad wakalah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal itu menyebutkan bahwa setoran dibayarkan ke rekening atas nama BPKH sebagai wakil sah jemaah haji.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2018, mengatur bahwa pembayaran setoran awal disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji. Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH.

Dalam format akad wakalah itu, ada klausul yang menyatakan bahwa jemaah yang akan membayar setoran awal memberikan kuasa/wakalah kepada BPKH untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

“Namun, tidak ada pernyataan dalam format akad wakalah tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa dana setoran awal BPIH yang dibayar Jemaah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Ramadhan.

Akad wakalah, kata Ramadhan, diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH. Jika tidak ada akad wakalah, dana itu akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH.

Sejak Januari 2018, dana haji tidak dikelola Kementerian Agama, tapi oleh BPKH. Isu dana haji untuk infrastruktur mengemuka ketika Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas dan Anggota BPKH, Rabu (26/7/2017) lalu.

Saat itu Jokowi menginginkan dana haji yang ideal alias menganggur lebih baik diinvestasikan untuk infrastruktur. Dana haji itu bukan diinvestasikan pada sembarang proyek. Tapi pada proyek infrastruktur yang tidak memiliki risiko tinggi.

Apalagi, Indonesia termasuk negara paling besar mengirimkan jemaah haji. Kuota jemaah haji pada 2018 ditetapkan sebanyak 221 ribu orang yang terdiri dari 204 ribu kuota haji reguler dan 17 ribu kuota haji khusus. Jumlah ini sama dengan tahun lalu.

Dari ratusan ribuan jemaah haji itu terkumpul uang triliunan. Hingga April 2018, dana haji di Indonesia mencapai Rp105 triliun. Total dana itu, terdiri dari Rp102 triliun dana setoran awal dan nilai manfaat. Sedangkan sisanya sekitar Rp3,2 triliun adalah dana abadi umat yang merupakan surplus dari penggunaan pengelolaan haji.

Sebelumnya Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (18/10/2019) membeberkan terkait akad wakalah jemaah haji.

Pertama, pengelolaan dana haji atau keuangan haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba. Karena itu, jika pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih, akan dikembalikan ke kas haji milik jamaah haji.

Kedua, sejak 2009, Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN(Surat Berharga Syariah Negara) Pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 triliun.

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan di media sosial pada 30 November 2017, penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk  pembiayaan APBN secara umum dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked).

Ketiga, pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, serta diaudit oleh badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR RI. Dana haji yang diinvestasikan di Sukuk Dana Haji di pemerintah tetap utuh. Bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang. Pemerintah selalu mengembalikan pokok sukuk dana haji saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Keempat, biaya haji bagi jamaah haji yang berangkat, dibiayai dari setoran awal dan setoran lunas jamaah haji bersangkutan. Serta, nilai manfaat dari hasil penempatan dan investasi dana haji. Penggunaan nilai manfaat untuk jamaah berangkat sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kata Anggito, mulai 2018 sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jamaah tunggu dalam bentuk virtual account. Pemerintah dan BPKH menjamin, jamaah haji yang berangkat dipastikan mendapat pelayanan memadai dan dipenuhi hak-hak keuangannya. Jamaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (virtual account). Karena itu, tidak ada penerapan sistem Ponzi.

Kelima, setiap tahun Kementerian Agama (sekarang di BPKH) memperoleh tambahan akumulasi dana kelolaan dari setoran awal jamaah baru dan dikelola oleh BPKH (sebagai wakil sah jamaah haji) untuk mendapatkan nilai manfaat. Investasi BPKH pada instrumen SBSN dikelola dan dijamin oleh pemerintah dalam skema APBN. Hasil investasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan jamaah haji tunggu melalui virtual account.

Keenam, pengelolaan keuangan haji dilakukan secara hati-hati dan aman, tidak berbahaya bagi jamaah haji berangkat maupun tunggu. Waktu tunggu jamaah haji menurut informasi dari Kementerian Agama memang semakin panjang, tetapi dipastikan tidak ada jamaah tunggu yang tidak berangkat sampai akhir hayat, kecuali meninggal atau membatalkan. Jamaah haji tunggu akan berangkat sesuai dengan urutan waktu tunggu dan banyaknya kuota haji Indonesia setiap tahun.nv