Beranda Kolom Kembali Ke UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945

Kembali Ke UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945

364
0
Soetanto Soephiadhy.

Oleh: Soetanto Soephiadhy

SIAGAINDONESIA.COM Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan tuntutan reformasi. Berbagai kalangan berpendapat, bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara pada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945. Tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi negara.

Hingga sekarang ini dengan hasil perubahan UUD 1945 telah terjadi penyimpangan ketatanegaraan, yang mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. Pada hakekatnya, mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap cita-cita bangsa Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

UUD yang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan, bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis, dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia. Di luar itu namanya bukan rechtsstaat melainkan machtsstaat yang hanya menjadikan pertimbangan “revolusi politik” sebagai landasan pembenar yang bersifat post factum terhadap perubahan dan pemberlakuan konstitusi.

Perubahan demi perubahan telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan Pertama UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR. Kemudian Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR. Selanjutnya Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR. Akhirnya, Perubahan Keempat UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR.

Dalam melaksanakan hasil Perubahan UUD 1945 timbul kontroversi di masyarakat. Mengapa? Hal ini disebabkan hasil Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sangat jauh dari ideal dan terkesan parsialistik, sehingga sistem yang dibangun oleh UUD 1945 sebagai suatu konstitusi menjadi kabur. Di samping itu, substansi atau materi muatannya banyak yang tumpah tindih antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Tujuan melakukan perubahan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada UUD 1945 bukannya menjadi sempurna, bahkan sebaliknya.

Mengapa hasil PerubahanUUD 1945 dipandang tidak sempurna?

Secara Prosedural

Pertama, Perubahan UUD 1945 dikerjakan oleh lembaga yang secara yuridis konstitusional berwenang, tetapi mereka bukan ahli di bidang konstitusi. Seharusnya diserahkan kepada Komisi Konstitusi (yang ditunjuk oleh MPR melalui Keputusan MPR). Anggota Komisi Konstitusi bukan partisan (non-partisan), tatapi para ahli di bidangnya masing-masing. Hasil kerja Komisi Konstitusi diserahkan kepada MPR, dengan catatan, MPR boleh menerima atau menolak. Kalau menerima, tidak boleh merubahan kata, bahkan koma sekalipun; sedangkan kalau menolak akan dilakukan Referendum.

Kedua, Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sarat dengan permainan politik dan kepentingan politik sesaat, sehingga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Ketiga, Perubahan UUD 1945 dikerjakan dengan tergesa-gesa dan kuraang serius, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga terkesan elitis.

Secara Substansial

Hasil empat kali Perubahan UUD 1945 tidak didasarkan suatu kajian akademis yang komprehensif dan sejalan dengan pemikiran The Founding Fathers and Mothers, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai persoalan mendasar, di antaranya:

Pertama, ketidakjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR dalam Perubahan UUD 1945 bukan lembaga Negara Tertinggi, melainkan sejajar dengan Presiden dan DPR.

Kedua, sistem pemerintahan presidential yang dimaksudkan oleh Perubahan UUD 1945 belum sesuai dengan konfigurasi sistem politik Indonesia, sehingga muncul ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tataran kekuasaan eksetutif (Presiden-Wakil Presiden), maupun eksekutif legislatif (DPR heavy).

Ketiga, ketidakjelasan sistem perwakilan yang digunakan, karena kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak fungsional, serta ketidakserasian hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

KAJIAN KONSTITUSI 

Politik Hukum Makro

Politik hukum bersifat “makro” dirumuskan dalam suatu norma dasar (dalam hal ini UUD 1945), yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan yang tertinggi.

Dengan adanya berbagai persoalan mendasar tersebut, agar UUD 1945 nantinya akan menjadi living constitution, konstitusi yang selalu hidup dalam masyarakat, yakni:

Pertama, makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dengan pengejawantahan yang seharusnya (das sollen) dalam konstitusi.

Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sejalan dengan pemikiran The Founding Fathers and Mothers.

Ketiga, sistem pemerintahan yang sesuai dengan konfigurasi politik Indonesia.

Keempat, sistem perwakilan yang mampu mencerminkan aspirasi rakyat, baik melalui partai politik maupun perwakilan/utusan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima, sistem peradilan di Indonesia.

Politik Hukum Messo

Tujuan makro itu dilaksanakan dalam berbagai politik hukum bersifat messo (menengah) melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 (Tap MPR No. I/MPR/2003) tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Dengan merujuk pada Pasal 5 Tap MPR No. I/MPR/2003, yang menjelaskan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 5 Tap MPR No. I/MPR/2003 tersebut yang menjadi landasan dilakukannya Perubahan UUD 1945, yakni Perubahan Pertama 1999, Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan Keempat 2002. Sejalan dengan itu, maka Perubahan UUD 1945 tersebut, secara prosedural dan secara substansial berakibat tidak adanya kesesuaian dengan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini.

Secara konstitusional, diperlukan pencabutan Pasal 5 Tap MPR No. I/MPR/2003. Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 5 tersebut, secara mutatis mutandis diberlakukan secara sah UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Politik Hukum Mikro

Politik hukum bersifat “mikro” dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya.

Dengan cara demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (sebagai hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran politik hukum yang makro, yakni UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Kehendak Rakyat

Perbincangan tentang reformasi konstitusi (constitutional reform) secara konstitusional melalui inter-legal system, maupun ekstrakonstitusional melalui beyond-legal system perlu dikemukakan di dalam hal ini.

Jellinek membedakan perubahan undang-undang dasar atau konstitusi dalam dua hal, yaitu Verfassungsanderung dan Verfassungswandlung. Verfassungsanderung yaitu perubahan undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang dasar yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan perubahan konstitusi secara konstitusional. Di sisi lain, Verfassungswandlung yaitu perubahan undang-undang dasar dengan cara yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar tersebut, tetapi melalui cara istimewa, seperti revolusi, convention atau konvensi ketatanegaraan, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan perubahan konstitusi secara ekstrakonstitusional.

Jika perubahan dilakukan secara verfassungsanderung (konstitusional), langkah-langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

  1. Parsial

Karena perubahan yang terjadi hanya bersifat parsial, tidak seluruh naskah konstitusi diganti. Oleh karena itu, perubahan hanya menyangkut hal-hal tertentu.

  1. Addendum

Perubahan terjadi dengan cara addendum, yakni penambahan naskah yang dilekatkan atau dilampirkan pada naskah asli. Cara ini tidak mengubah naskah asli, sehingga dianggap tetap berlaku.

  1. Renewal

Perubahan yang terjadi bersifat mendasar. Naskah-naskah lama diganti dengan naskah-naskah baru, sehingga pada gilirannya akan melahirkan suatu konstitusi baru karena yang terjadi adalah renewal.

Sedangkan perubahan konstitusi secara verfassungswandlung (ekstrakonstitusional), perlu dikemukakan pendapat C.F. Strong, salah seorang di antara pakar ketatanegaraan yang mengakui dan menerima konvensi ketatanegaraan sebagai cara perubahan konstitusi. Hal tersebut dapat dikemukakan dalam empat klasifikasi perubahan, sebagai berikut: Pertama, by the ordinary legislature, but under certain restriction; Kedua, by the people through a referendum; Ketiga, by a majority of all the units of federal state; dan Keempat, by special convention.

K.C. Wheare menyebut konvensi ketatanegaraan sebagai norma konstitusi yang non legal atau extra legal atau ekstrakonstitusional. Lebih lanjut Wheare menyatakan, bahwa konvensi ketatanegaraan terbentuk dengan cara, yakni:

Konvensi ketatanegaraan terjadi melalui kesepakatan (agreement) di antara rakyat. Mereka sepakat melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu, dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai cara-cara pelaksanaannya. Ketentuan semacam ini langsung mengikat. Langsung menjadi konvensi ketatanegaraan, tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu seperti konvensi ketatanegaraan yang tumbuh melalui kebiasaan. Karena konvensi ketetanegaraan dapat terjadi melalui kesepakatan, maka dimungkinkan ada konvensi ketatanegaraan dalam bentuk tertulis.

Apa yang dikatakan oleh Wheare dalam konvensi ketatanegaraan di atas, perlu dirujukkan pada “kehendak rakyat”. Salah satu kata yang paling sering muncul dalam perdebatan maupun dialog mengenai masalah politik di seluruh negara adalah soal “kehendak rakyat” (the will of the people).

Sejalan dengan itu, pandangan populis demokrasi dipelopori oleh filsuf bernama Jean Jacques Rousseau. Konsep utama yang dipakai oleh Rousseau adalah mengenai kontrak sosial. Dalam pandangan ini, negara diberikan kuasa untuk mengontrol rakyat setelah diberikan legitimasi oleh rakyat itu sendiri. Orang yang telah dipilih oleh rakyat dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi representasi dari kehendak rakyat. Karena itu, tak jarang kehendak rakyat langsung disamakan dengan prinsip mayoritas (majority rule).

Sebaliknya, pada sisi liberalis, demokrasi dianggap tidak merepresentasikan apa-apa mengenai kehendak rakyat. Liberalis memandang, bahwa fungsi utama dari pemilu adalah kontrol terhadap pemerintah, tidak lebih dari itu. Dengan demikian, pandangan populis ini berusaha untuk mengagregasi kepentingan tiap individu dalam suara mayoritas, dan memperlakukannya sebagai sebuah cerminan kehendak rakyat. Dalam artian tertentu, bahkan suara mayoritas ini dipandang memiliki nilai kesucian.

Terhadap gagasan untuk melakukan perubahan dengan menggunakan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tergolong sangat sulit, maka untuk kembali ke UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 hanya mungkin dilakukan konvensi ketatanegaraan yang terjadi melalui kesepakatan (agreement) di antara rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh K.C. Wheare sebagai “Kehendak Rakyat”, the will of the people. Itulah Salus Populi Suprema Lex: suara rakyat merupakan hukum yang tertinggi.

Penutup

Berdasarkan latar belakang, kajian konstitusi, dan kehendak rakyat, meminta kepada MPR untuk:

Pertama, segera Kembali Ke UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Kedua, segera Mencabut Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003.

Ketiga, kepada Presiden/DPR segera Membuat Peraturan Perundang-undangan yang taat asas, yakni berdasarkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dengan berdasarkan, kehendak rakyat, Salus Populi Suprema Lex: suara rakyat merupakan hukum yang tertinggi, maka rakyat Indonesia akan menemukan kembali Jati Diri Bangsa Indonesia, dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak bertentangan dengan Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945.

*) Soetanto Soepiadhy adalah Pakar Hukum Konstitusi Untag Surabaya dan Pendiri “Rumah Dedikasi” Soetanto Soepiadhy