Beranda featured Jokowi, Jengkol, dan Pete

Jokowi, Jengkol, dan Pete

794
0

SIAGAINDONESIA.COM Tidak heran jika elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terus turun. Sementara tren pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung naik. Salah satunya, masyarakat semakin sadar betapa konyol dan tidak seriusnya pemerintahan Jokowi dari waktu ke waktu.

Coba perhatikan berapa menteri yang kerap mengeluarkan pernyataan asal bunyi (asbun). Pertama, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan harga telur ayam naik karena ada Piala Dunia dan Pilkada Serentak.

Pernyataan lucu juga pernah disampaikan pada awal 2017, dimana Enggar menyebut kalau harga beras mahal harus ditawar. Kalau harga bawang putih mahal, tak usah makan bawang. Saat harga cabai mahal menembus angka 90 ribu/kg, masyarakat diminta tanam sendiri di rumah.

Kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengajak rakyat untuk beralih konsumsi keong sawah saat harga daging sapi tembus Rp100 ribu/kg. Dengan entengnya Amran mengatakan keong sawah memiliki protein lebih bagus dari daging.

Ketiga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta masyarakat untuk diet dan mengurangi makan saat menyalurkan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Provinsi Bali. Sangat konyol.

Keempat, Menteri Kesehatan (Menkes) Nyonya Nila Moeloek menyebut cacing boleh dimakan karena mengandung protein. Pernyataan ini menyusul penemuan BPPOM yang merilis 27 produk makanan kaleng mengandung cacing dan tidak layak makan.

Yang paling lucu, tentu bosnya sendiri, Sang Presiden. Pada April 2018 lalu, Jokowi memberi tips kepada rakyat agar cepat kaya berbisnis racun kalajengking. Menurutnya, racun kalajengking merupakan komoditas paling mahal di dunia, lebih mahal dibanding emas.

Saran yang tidak lumrah beternak kalajengking bagi masyarakat Indonesia. Kalaupun beternak kalajengking apalagi sampai mengambil racunnya, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Pasalnya, selama ini belum ada pabrik ternak kalajengking. Yang ada pusat riset kalajengking di beberapa negara. Sebab disebutkan kalajengking merupakan hewan liar yang berbahaya dan tidak mau diternak. Maka, pernyataan Jokowi soal budidaya racun kalajengking merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan dan menjerumuskan.

Terbaru, Jokowi seolah tak mau kalah dari para pembantunya. Saat harga jual kelapa sawit menurun drastis, Jokowi dengan entengnya menyarankan petani untuk beralih menanam jengkol dan pete.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada seluruh calon anggota legislatif partai politik pengusung dan pendukung di Provinsi Jambi, Minggu (16/12/2018).

Jokowi mengatakan, menurunnya harga sawit disebabkan faktor ekonomi global. Sawit sangat sulit menjangkau harga tinggi disebabkan banyaknya hasil perkebunan itu yang mencapai 13 juta hektare dan produksinya 42 juta ton.

Atas dasar itu, Jokowi menyarankan masyarakat agar tidak menanam sawit lagi. Ada baiknya menanam kopi, kulit manis, jengkol, dan pete karena harganya jualnya tinggi. “Jangan permasalahkan jengkol dan petenya, namun harganya dilihat terjangkau, karena permintaan sangat tinggi oleh negara tetangga, seperti Thailand, Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan lainnya, sangat besar permintaan buah manggis,” kata Jokowi.

Solusi yang ngawur. Mengapa bisa begitu? Begini logikanya. Sawit, pete dan jengkol itu bukan tanaman palawija yang bisa dipanen tiga bulan dari mulai tanam. Untuk mengganti tanaman tahunan tidak semudah. Sebab tanaman palawija bukan tanaman yang bisa dipanen dalam hitungan bulan. Saat harga sawit murah, petani disuruh tanam pete dan jengkol, kalau harga pete dan jengkol murah, dan harga sawit mahal maka tanam sawit lagi.

Bukan hanya itu, dari sisi fungsinya, minyak sawit merupakan kebutuhan utama untuk minyak goreng sedangkan jengkol dan pete cuma makanan tambahan. Dengan usulan itu, Jokowi dinilai tidak paham urusan pertanian.

Wakil Ketua Umum Partai, Arief Poyuono menyebut jika Jokowi sebenarnya tidak mengerti urusan pertanian dan tanaman. Jadi, sebaiknya pelajari dulu atau minta pendapat dari orang yang mengerti. Jadi, jangan asbun.

“Itu omongan Kangmas Joko Widodo yang enggak makai mikir asal ngomong aja seperti tong kosong berbunyi nyaring dan tidak punya kualitas sebagai Presiden RI,” tandas Arief, Senin (17/12/2018).

Dikatakan Arief, saat harga Sawit tinggi dan harga CPO tinggi malah dipalak dengan pungutan ekspor yang nilainya 50 dolar AS oleh Joko Widodo lalu diberikan kepada para Konglomerat Sawit yang memiliki industri biodiesel.

“Gilanya lagi penggunaan dana pungutan usaha perkebunan Sawit disalurkan ke industri biodiesel yang katanya untuk subsidi biodiesel B20 menggunakan Keppres dan Perpu yang melanggar UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan,” jelas Arief.

Pungutan dan iuran terhadap pelaku usaha kelapa sawit merupakan pelaksanaan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perpres ini juga mengatur sanksi bila pelaku usaha kurang membayar pungutan. Pasal 3 Ayat (4) menyebutkan bahwa kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Besarnya pungutan dan denda ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dibayarkan dalam mata uang rupiah.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit (KS) menyatakan pungutan ekspor produk minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta turunannya mencapai Rp 6,4 triliun pada semester I 2018, dengan realisasi dana penyaluran sebesar Rp 4,4 triliun.

Pungutan ekspor sawit digunakan untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset dan pengembangan, sumber daya manusia, promosi, sarana dan prasarana, serta dana cadangan.

Besaran pungutan yang dikenakan kepada eksportir ialah sebesar US$ 50 per ton untuk minyak sawit mentah dan US$ 30 per ton kepada produk turunan. Dari pungutan ini, pada 2017 BPDP Kelapa Sawit berhasil menghimpun dana sebanyak Rp 14,2 triliun dengan realisasi penyaluran mencapai Rp 10,6 triliun.

Arief menilai, pernyataan Jokowi soal petani sawait mengganti tanaman jengkol dan pete itu benar benar meledek para petani dan pemilik kebun sawit.

“Pengetahuan Joko Widodo dalam masalah perkebunan sangat below standard ya. Pohon jengkol itu untuk memasuki masa panen yang pertama kali baru akan berbuah pada usia 5 tahun​. Dan pohon pete juga memerlukan masa pembibitan hingga 6 bulan dan berbuah baru 4 tahun. Sedangkan Sawit itu cuma butuh 2,5 sampai dengan 3 tahun sudah bisa produksi,” paparnya.

Sementara itu peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, menyebut usul Jokowi hanya bisa diterapkan oleh petani yang memiliki lahan baru.

Para petani yang sudah menanam sawit, justru akan merugi jika beralih ke komoditas lain. “Alternatif komoditas itu penting bagi mereka yang belum menanam sawit,” katanya.

Bagi yang sudah terlanjur, justru pemerintah dapat mensupport petani dalam bentuk pembiayaan, bukan malah mengalihkan pertaniannya. Petani sawit justru akan merugi karena harus membersihkan kebun sawit dan menanam ulang. Maklum, saat ini petani kelapa sawit memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani.

Akhir November lalu, merujuk data Serikat Petani Kelapa Sawit, komoditas sawit yang disebut dengan istilah tandan buah segar (TDS) mencapai Rp600 per kilogram. Pada periode yang sama, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bahkan menyebut TDS hanya dihargai Rp500 per kilogram. Sebagai perbandingan, harga acuan TDS yang ditetapkan pemerintah provinsi ada di kisaran Rp1.200 hingga Rp1.400 per kilogram.

Menurut Rusli, petani sawit dapat tertolong jika pemerintah membeli hasil produksi mereka dengan nilai wajar. Ia mengatakan minyak sawit itu dapat dialihkan menjadi bahan bakar biodiesel, dan hal itu terbukti kendati masih terjadi polemik terkait dana pungutan.

Namun sepanjang Januari-Juni 2018, BPDP-KS diketahui telah menyalurkan dana peremajaan kelapa sawit sebanyak Rp 288 miliar untuk meremajakan 12.063 hektare lahan sawit milik 5.384 petani sawit rakyat.

Selain untuk aktivitas peremajaan tanaman, dana pungutan juga digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit. BPDP-KS menyebut telah memberi pelatihan kepada 4.529 orang petani, 813 anak petani, 930 guru, serta 540 anggota koperasi sepanjang 2016 sampai semester I 2018. Pada periode yang sama, beasiswa afirmasi juga diberikan kepada anak petani sawit rakyat sebanyak 720 orang untuk ikut diploma perkelapasawitan.

Dana riset juga mencatat telah disalurkan untuk 115 penelitian untuk medio 2016 sampai Juni 2018 yang dilakukan 37 universitas atau lembaga riset. Hasilnya, 101 publikasi ilmiah, 11 paten, serta 3 buku yang berhasil dikeluarkan.

Dengan strategi ini, pemerintah sebenarnya secara tidak langsung menekan pengeluaran untuk impor minyak mentah.  Pasalnya, sawit bisa digunakan untuk campuran solar. Sehingga kebutuhan minyak yang menjadi salah satu penyebab defisit anggaran nasional semakin kecil.

Saat ini yang seharusnya dilakukan pemerintahan Jokowi adalah petani dan pengusaha kebun sawit butuh sebuah kebijakan untuk bisa mencari jalan agar harga-harga sawit bisa kembali ke harga tinggi. Bukan malah masyarakat yang harus diminta beradaptasi dengan kondisi pasar yang membuat harga sawit jatuh. Itu namanya solusi yang tak solutif.nya