Beranda HIGHLIGHT Terdakwa Christea Tak Bisa Dipidana, Saksi Ahli Sebut Tanpa Hasil Labfor Ada...

Terdakwa Christea Tak Bisa Dipidana, Saksi Ahli Sebut Tanpa Hasil Labfor Ada Dugaan Maladministrasi

380
0
Profesor Sadjijono usai memberikan keterangan dalam sidang dugaan pemalsuan surat domisili dengan terdakwa Christea Frisdiantara di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Kamis (7/2/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Sidang dugaan pemalsuan surat domisili dengan terdakwa Christea Frisdiantara, Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Kamis (7/2/2019).

Sidang menghadirkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, yakni Profesor Sadjijono.

Keterangan Profesor Sadjijono mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, dalam kasus Christea Frisdiantara saksi ahli menduga ada praktik maladministriasi.

Saksi ahli menyebut tidak dicantumkannya hasil Labfor surat domisili menunjukkan ada sesuatu yang salah. Padahal hasil Laboratorium Forensik (Labfor) surat domisili sudah dikirim kepada penyidik. Sebelumnya penyidik juga meminta hasil Labfor surat domisili. Tapi kemudian tidak dimasukan dalam berkas.

Menurut Profesor Sadjijono, untuk melampirkan hasil Labfor merupakan kewajiban hukum. Sebab nantinya hasil itu akan diasah (dikaji) oleh penuntut umum.

“Ini justru dipertanyakan. Ini ada some thing wrong. Kalau tidak (dicantumkan), maka itu dikatakan maladministrasi,” ucap Profesor Sadjijono.

Dalam kasus dugaan pemalsuan surat domisili terdakwa Christea, saksi ahli tidak melihat adanya pemalsuan surat domisili. Sebab yang namanya surat domisili yang diklaim palsu dan menjadi bukti di persidangan itu tertera redaksi surat, stempel dan tanda tangan sangat jelas.

“Bila diasumsikan itu palsu, pertanyaan kami siapa yang membuat dan memalsukan. Makanya itu harus ada uji Labfor dulu. Identik atau tidak,” jelasnya.

Sebaliknya jika faktanya surat tersebut asli, maka yang patut dipertanyakan adalah administrasinya. Mengapa demikian? Profesor Sadjijono menjelaskan bahwa status surat harus masuk dalam buku register.

“Kalau ada seperti itu (tidak tertulis di buku register), saya kira administrasi yang bobrok,” sebutnya.

Selain itu, terdakwa Christea tidak bisa dijerat pidana selama surat domisili yang diklaim palsu tersebut belum dibuktikan.

“Bagaimana pengguna bisa dipidana, tetapi surat ini belum dibuktikan palsu atau tidak,” imbuhnya.

Ketua Majelis Hakim Djoni Iswantoro juga menanyakan hal serupa terkait tidak dicantumkan hasil Labfor dalam berkas pemalsuan surat domisili.

Terkait hal ini, saksi ahli menjawab penyidik tidak boleh menggunakan asumsi dalam menentukan pembuktian surat pemalsuan palsu.

“Dalam pidana tidak boleh menggunakan asumsi. Makanya, dalam putusan hakim itu terbukti bersalah, bukan dianggap bersalah ketika memutus perkara,” pungkasnya.

Kasus dugaan surat domisili palsu Christea berawal dari kisruh kepengurusan Unikama yang terjadi antara Soedjai dan Christea. Keduanya mengklaim sama-sama memiliki SK Kemenkumham. Yang terjadi kemudian, saling memblokir rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI.

Soedjai dan Christea saling memblokir rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI di Bank BNI Cabang Malang, Bank CMB Niaga Cabang Malang, Bank BTN Cabang Malang, Bank Mega Syariah Cabang Malang, Bank Jatim Malang, dan Bank BCA Cabang Malang.

Saat itu muncullah Julianto Dharmawan, mantan pengacara Christea Frisdiantara yang menjanjikan dapat memberikan bantuan hukum dan mengajukan permohonan ijin dalam rangka perubahan specimen tanda tangan pada rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI melalui penetapan Pengadilan Negeri Malang namun pada akhirnya ditolak.

Kuasa hukum Christea Frisdiantara, Bonaventura Sunu Setyonugroho menyebut, Julianto adalah pengacara PPLP-PTGRI yang dikemudian hari diragukan integritas profesinya oleh Christea Frisdiantara dan para pengurus lainnya. Julianto menjanjikan kepada Christea dapat menguruskan penetapan dari pengadilan untuk mengurus seluruh aset PPLP-PTPGRI. Untuk mengurus itu, Julianto mendapat surat kuasa dari PPLP-PTPGRI yang ditandatangani oleh Christea dan Bendara PPLP-PTPGRI.

Awalnya Julianto mendapat dana sebesar Rp 250 juta dari Christea untuk mengurus penetapan. Namun penetapan itu tidak berhasil didapatkan oleh Julianto dari PN Malang.

Menurut Sunu, bukti pengurusan penetapan harusnya ada, tetapi saya ragu ada surat dari PN Malang yang menolak penetapan ini. Diurus atau tidak, nanti di sidang kita akan tanya.

Karena tidak bisa dilakukan di Malang, Julianto lantas mengajukan permohonan penetapan KE di PN Sidoarjo. Syaratnya, Christea membeli rumah di Sidoarjo dan memiliki surat keterangan domisili terlebih dahulu. Untuk itulah, Julianto kemudian menawarkan rumah milik Puguh agar dibeli Christea.

Seperti proses jual beli rumah yang normal, Christea kemudian melihat rumah Puguh dan disepakati kemudian Christea membayar uang muka dengan didahului Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notariil di Sidoarjo. Setelah itu Christea diminta oleh Julianto memberikan surat kuasa kepada Puguh untuk mengurus surat domisili.

Surat Domisili tertanggal 7 Mei 2018 itu berbunyi, bahwa Christea yang beralamat di Malang bukan penduduk Magersari, namun saat ini beralamat di Magersari. Surat Domisili diperlukan untuk mengakukan KPR di bank Mandiri Syariah Sidoarjo. Surat Domisili itu diterima Puguh dari pihak Kelurahan Magersari.

Namun setelah selesai dari Lurah Magersari, oleh Puguh surat domisili itu tidak diberikan kepada Christea, tetapi langsung diberikan kepada Julianto. Lalu Julianto mengajukan permohonan kepada PN Sidoarjo.

Anehnya, draft permohonan penetapan tidak pernah dikonsultasikan kepada Christea sama sekali dan hanya diinformasikan bahwa permohonan sudah masuk dan untuk itu Christea diminta untuk menyiapkan bukti dan saksi.

Singkat kata, surat penetapan dari PN Sidoarjo diterima oleh Christea. Berbekal penetapan itu, Christea mengajukan permohonan perubahan spesimen dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai syarat perubahan spesimen.

Menurut pengakuan Christea, pihaknya tidak pernah memberikan kuasa lagi kepada Julianto untuk ajukan penetapan di PN Sidoarjo. Surat kuasa yang dipakai oleh Julianto yang ada tandatangan Christea sendiri tidak pernah diketahui Christea.

Christea tahunya hanya satu kuasa yaitu yang tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda-tangani berdua bersama bendahara. Itu saja.

Saat itu Christea tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit V Harda Satreskrim Polresta Sidoarjo setelah menerima laporan Lurah Magersari, Sidoarjo, Mochammad Arifin. Dalam laporan polisi nomor: LPB/304/VII/2018/Jatim/Resta SDA, dosen itu dilaporkan membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan domisili di Sidoarjo Kota.nya