Beranda aneka Ternyata Kades Dawung Sudah Dijebloskan Ke Sel Penjara

Ternyata Kades Dawung Sudah Dijebloskan Ke Sel Penjara

543
0

SIAGAINDONESIA.COM – Setelah melalui pemeriksaan marathon atas kasus dugaan kasus korupsi, AWS (38) Kades Dawung, Kecamatan Jogorogo, Ngawi sudah dijebloskan ke sel penjara Mapolres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP MB. Pranatal Hutajulu saat dikonfirmasi melaui via seluler mengatakan jika AWS sudah ditahan mulai sepekan lalu.

“Sudah ditahan seminggu lalu si AWS ini selaku Kades Dawung atas dugaan korupsi. Sekarang berkas pemeriksaanya (P21-red) sudah selesai tinggal melimpahkan ke kejaksaan,” ungkap Kapolres Ngawi AKBP MB. Pranatal Hutajulu, Kamis, (14/02/2019).

Sebagaimana diketahui penahanan AWS menyusul statusnya ditetapkan menjadi tersangka pada Januari 2019 lalu. Kasus yang menyeret kepala desa tersebut setelah disinyalir terlibat langsung penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber Pendapatan Asli Desa (PADes) terjadi ditahun anggaran 2013/2014.

Dimana dalam release Polres Ngawi sebelumnya diketahui AWS memerintahkan kepada KN seorang perangkat desanya (uceng) untuk menyewakan tanah kas Desa Dawung berupa tanah bengkok eks sekretaris desa (carik) selama 6 tahun terhitung mulai 2014 sampai 2020.

Akhirnya tanah kas desa yang dimaksudkan itu berhasil disewa Donald Samidin sebesar Rp 153.435.000. Hasil sewa tanah bengkok tersebut senilai Rp 123.435.000 diserahkan kepada AWS dan sisanya sebesar Rp 30.000.000 dipegang oleh KN.

“Dana hasil sewa tanah kas desa itu tidak dimasukan ke keuangan desa sebagai PADes namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh diri AWS maupun KN,” ungkap Kapolres Ngawi saat itu.

Dari keterangan AWS inilah polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti antara lain satu lembar foto copy surat perjanjian sewa tanah kas desa, satu lembar kwitansi penyerahan uang, satu lembar foto copy rekening koran kas Desa Dawung dan beberapa barang bukti lainya.

Atas perkara atau kasus tindak korupsi yang diduga dilakukan oleh AWS maupun KN dijerat dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 KUHP. (pr)