Beranda HIGHLIGHT Sidang Gugatan Perum Wisata Bukit Mas, Saksi Tidak Lengkapi Bukti Kerugian IPL

Sidang Gugatan Perum Wisata Bukit Mas, Saksi Tidak Lengkapi Bukti Kerugian IPL

595
0
Kuasa hukum PT BMS, Wellem Mintarja memberi keterangan pada awak media, Rabu (13/3/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Empat saksi dihadirkan pihak penggugat dari lima warga yang mengklaim mewakili 351 penghuni perumahan Wisata Bukit Mas kepada pengembang PT Binamaju Mitera Sejati (BMS) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (13/3/2019).

Empat saksi tersebut adalah Ong Sugeng, Hendri Cahyadi, Hendiyo Pratomo Nirwan dan Andiko Candra Nata.

Saksi Ong Sugeng awalnya menyatakan saat menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), mengaku sudah dijelaskan tentang klausul klausul dalam perjanjian. Namun saksi mengingkari adanya klausul penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Padahal klausul tersebut telah dituangkan dalam PPJB maupun Berita Acara Serah Terima (BAST).

“Tidak dijelaskan masalah (IPL),” kata Sugeng.

Kuasa hukum penggugat, yakni Adi Cipta Nugraha melontarkan pertanyaan membias dan melebar pada keempat saksi.

Karuan majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah naik pitan dan menegur karena dianggap telah keluar dari pokok perkara.

“Penggugat fokus ya ini gugatannya apa,” kata Agus Hamzah memperingatkan.

Empat saksi dari Perum Wisata Bukit Mas memberikan keterangannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (13/3/2019).

Usai sidang, kuasa hukum PT BMS, Wellem Mintarja menilai semua keterangan saksi di persidangan telah keluar dari pokok perkara tentang kerugian. Sehingga keterangan saksi perlu dikesampingkan.

“Menurut kami dari keterangan saksi tersebut terlalu membias dan belum menyentuh pokok perkara, yakni tentang kerugian,” kata Wellem.

Dijelaskan Wellem, poin dari gugatan class action adalah ditemukan kerugian riil yang wajib disertai dan dilengkapi bukti.

Sedangkan penuturan saksi, semuanya tidak dapat menjelaskan kerugian riil adanya tarif IPL. Bahkan para saksi, menurut Wellem, keterangannya telah keluar dari guna dan fungsi dari IPL.

“IPL itu diperuntukkan untuk kesejahteraan warga, di antaranya digunakan pelayanan kebersihan lingkungan, pembayaran tagihan listrik dalam penggunaan Fasum dan Fasos untuk pemakaian lampu jalan, pompa air, CCTV, penerangan pos security dan lain sebagainya,” kata dia.

Dari semua keterangan saksi tersebut, tambah Wellem, terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Khususnya terkait pasal 15 ayat (2) yang tertuang dalam BAST tentang klausul kenaikan IPL yang diingkari oleh para saksi.

“Jadi sudah jelas di dalam BAST ada klausul tentang kenaikan IPL,” imbuhnya.

Welem menegaskan pengingkaran tersebut berimplikasi adanya dugaan bahwa saksi telah memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah.

“Kami akan mengumpulkan bukti-bukti apabila terdapat indikasi dugaan keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta, maka kami tidak akan segan melaporkan dugaan tindak pidananya. Karena bagaimanapun mereka memberikan keterangan di bawah sumpah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, gugatan class action yang diajukan segelintir orang dengan mengatasnamakan 351 warga ini bermula dari kenaikan IPL oleh PT BMS selaku pengembang Perumahan Wisata Bukit Mas.

Dalam gugatannya mereka meminta agar PT BMS selaku pengelolah membatalkan IPL yang dibebankan ke warga.

Sedangkan dalam jawaban penggugat menjelaskan, Dari 1.495 warga hanya sekitar 1.200 warga yang aktif membayar.

Banyaknya jumlah warga yang telah membayar IPL dinilai tergugat membuktikan kalau warga sudah sepakat dengan kenaikan tarif IPL yang sudah dijalankan selama ini.nya