Beranda aneka Pecahkan Persoalan Banjir Kali Lamong, DPRD Gresik Undang BBWS

Pecahkan Persoalan Banjir Kali Lamong, DPRD Gresik Undang BBWS

151
0

SIAGAINDONESIA.COM Rapat kerja terkait perencanaan kegiatan normalisasi Kali Lamong, yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Digelar secara bersama, antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta DPRD Kabupaten Gresik.

Hal tersebut dilakukan, setelah DPRD Gresik mengirim surat ke pemerintah pusat. Sebab, banjir akibat luapan air Kali Lamong yang terjadi setiap musim hujan belum ada penanganan serius dari pihak terkait.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan bahwa permasalahan banjir diwilayah Kabupaten Gresik merupakan peristiwa klasik yang sudah bertahun-tahun selalu terjadi.

“Untuk membantu menyelesaikan persoalan banjir, yang terjadi akibat luapan air Kali Lamong ini.  Berbagai upaya, telah kami lakukan sesuai kewenangan legislatif. Mulai dari penganggaran hingga mendorong eksekutif agar bisa pro aktif menyikapi permasalahan banjir tersebut,” ujarnya, kepada Siagaindonesia.com, Senin (25/3/2019).

“Kedatangan pihak BBWS ke Gresik ini, merupakan tindaklanjut dari surat kami ke Kementerian PU. Terkait, permintaan penanganan Kali Lamong yang telah menimbulkan masalah banjir di Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Di tambahkan Qolib, bahwa pertemuan dengan BBWS Bengawan Solo dalam rapat kerja yang dilakukan lembaganya ini masih tahap awal. “Pasca pertemuan ini, nantinya akan ada rapat bersama lagi dengan pihak-pihak terkait dari pemerintah pusat. Sehingga, akan ada prioritas anggaran untuk penanganan banjir yang ditimbulkan Kali Lamong,” tukasnya.

“Ada beberapa skenario yang bisa dilakukan, dalam menangani persoalan Kali Lamong. Yakni, dengan membangun tanggul atau melakukan pengerukan atau (normalisasi) secara menyeluruh. Jika terkendala anggaran, maka pilihan solusi lainnya adalah normalisasi pada titik-titik pendangkalan yang terparah,” tandasnya.

“Jika penanganannya hanya fokus pada program pembangunan tanggul, saya masih pesimis bisa terealisasi. Sebab proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak mudah dan butuh waktu cukup panjang,” pungkasnya. Zer