Beranda Headline Bedah Buku Menambang Emas di Tanah Bencana

Bedah Buku Menambang Emas di Tanah Bencana

656
0

SIAGAINDONESIA.COM Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya menggelar bedah buku Menambang Emas di Tanah Bencana, karya Ika Ningtyas, di Kantor Sekretariat AJI Surabaya, Kamis (28/3/2019).

Acara yang dihadiri puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup ini membuka rantai oligarki kawasan tambang di Tumpang Pitu. Meskipun konflik sosial meradang, tak pernah menemukan titik terang.

Industri ekstraktif yang digadang untuk kemakmuran rakyat, sejatinya justru melayani piramida tertinggi, baik itu elite politik maupun koorporasi.

Budi Pego, salah satu pejuang lingkungan hidup yang dikriminalisasi atas tuduhan menyebarkan ajaran terlarang komunisme, kasusnya menguap begitu saja.

Meskipun dalam fakta persidangan, tidak ada bukti yang relevan atas tuduhan tersebut, Budi divonis sepuluh bulan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Vonis itu tidak berubah meskipun telah melakukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya. Hingga akhirnya melakukan kasasi ke Mahakamah Agung (MA), yang justru malah menambah hukuman empat tahun untuk Budi Pego.

“Hal ini adalah sebuah bentuk ketidak adilan nyata, di mana MA telah gegabah dan tidak berpihak pada rakyat yang melawan. Atas nama hukum , atas nama keadilan, atas nama konstitusi, maka hukum harus berpihak pada keadilan yang seutuhnya,” terang Abdul Wachid, Direktur LBH Surabaya, beberapa waktu lalu.

Budi Pego merupakan seorang petani buah naga di Tumpang Pitu. Penduduk sekitar kawasan tambang Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, mayoritas adalah nelayan dan petani.

“Perubahan sosial sudah terjadi sangat cepat di sana, nelayan dan petani yang tidak mengenal industri ekstraktif ini, mereka ubah haluan menjadi penambang lokal. Mereka tidak mungkin menduduki jabatan struktural dalam pertambangan karena pendidikan yang terbatas,” jelas Ika, dalam diskusi bedah buku yang dimoderatori oleh Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya, Jumat (29/3/2019).

Klaim kesejahteraan dengan hadirnya industri ekstraktif tersebut, lanjut Ika, sangat kontras dengan kesejahteraan petani. Ribuan hektar tanah di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, telah dikuasai taipan.

Kawasan ini juga dikenal sebagai kantong TKI, karena kemiskinan di pedesaan akut dan kepemilikan lahan yang kecil, membuat mereka harus pergi dari tanahnya sendiri untuk memperbaiki ekonomi.

Di samping itu, degradasi ekologi terus membayangi ketika pembukaan kawasan hutan lindung sebagai tangkapan resapan air dan penyedia oksigen sudah berubah bentang sebagai tambang.

Disusul eskalasi konflik yang makin memanas ketika terjadi kontra sosial. Banyak yang menolak keberadaan tambang di Tumpang Pitu, sebuah gunung dengan historis kental masyarakat pesisir Bumi Blambangan.

Gunung Tumpang Pitu menjadi pelindung tsunami pada 3 Juni 1994 silam. Bahkan dalam sebuah petisi upaya penutupan tambang menjelaskan, Gunung Tumpang Pitu memiliki nilai penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai benteng alami dari terjangan tsunami dan daya rusak musim angin barat.

Keberadaan Gunung Tumpang Pitu memiliki korelasi dengan aspek keselamatan warga. Salus Populi Suprema Lex (keselamatan warga adalah hukum tertinggi). Ikatan itu yang membuat masyarakat masih kukuh menolak. Meskipun mitigasi bencana terus digaungkan. Apakah Negara bisa mengurangi risiko ketika ada potensi bencana di daerah tersebut.

“Bencana memiliki ulang tahun, kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Ketika gunung sudah dikuasai perusahaan, kemana mereka akan berlari saat terjadi tsunami,” demikian ungkap Ika.

Seperti kata Miftah Faridl, Ketua AJI Surabaya, bahwasanya mitigasi bencana harus berbasis pada ingatan lokal.

Membantah Klaim Kawasan Tambang Ramah Lingkungan

Bagi masyarakat Banyuwangi, hutan dan gunung di kawasan Tumpang Pitu memiliki fungsi ekologis. Bila kemudian fungsi ekologis itu hancur maka keselamatan masyarakat sekitar yang akan menjadi taruhannya.

Klaim kawasan tambang ramah lingkungan, dinilai Ika sebagai isapan jempol belaka. Tidak ada yang bisa menjamin dan bertanggung jawab bila terjadi kebocoran maupun bencana di luar ekspektasi. Terlebih, menurut penjelasan Ika, delapan puluh persen galian tambang di Indonesia ditinggalkan begitu saja.

Wilayah pesisir selatan memiliki kerawanan yang sangat tinggi. Pertambangan Tumpang Pitu dinilai sangat tidak layak karena mengorbankan banyak aspek. Celakanya, pemerintah justru memberi karpet merah bagi industri pertambangan.

Banjir lumpur pernah terjadi di kawasan wisata pantai Pulau Merah yang berada di kaki gunung Tumpang Pitu. Hal itu terjadi akibat air pantai yang biasanya terlihat bening menjadi keruh dan coklat.

Banjir lumpur merusak lahan pertanian warga akibat kegiatan pertambangan di gunung Tumpang Pitu. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi, saat itu menduga banjir lumpur di kawasan wisata terjadi karena pembukaan lahan untuk penambangan dan pembangunan infrastruktur di Gunung Tumpang Pitu yang posisinya bersebelahan dengan Pulau Merah.

Akibat banjir lumpur di Pulau Merah berdampak pada pertanian. Kurang lebih 300 hektar ladang jagung mengalami gagal panen.

Area pertambangan merupakan kawasan hutan lindung sebagai tangkapan air dan penyedia oksigen. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu di Indonesia mengalami peningkatan 0,036 derajat celsius-1,383 derajat celsius per sepuluh tahun.

Konsekuensi dari terus meningkatnya iklim adalah banyaknya bencana seperti banjir dan longsor. Sementara Pulau Jawa adalah pulau yang harus menanggung 40 persen jumlah penduduk. Ketika suhu meningkat, kekeringan semakin meluas. Puncak musim kemarau 2017 lalu, ratusan desa mengalami kekeringan.

Ada sebuah ungkapan bijak, untuk menjadi enviromentalist kita harus memahami apa itu kapitalis.

Mematahkan Teori Komunal

Ketika sumber ekonomi sudah dikuasai koorporasi, lantas bagaimana kita bisa mematahkan teori itu dengan teori yang lebih sistematis, ketika basis ekonomi dikuasai oleh komunal.

Miftah Faridl angkat bicara. Buku Menambang Emas di Tanah Bencana bisa menjadi referensi cara menghitung paling komunal. Menguak realita apakah adanya wilayah tambang berbanding lurus dengan kesejahteraan.

“Buku ini sungguh mencengangkan, ketika perolehan tambang diakumulasi bisa menghasilkan trilyunan rupiah dengan detail, berikut hasilnya dilarikan ke mana saja,” papar Faridl.

Menambang Emas di Tanah Bencana membedah semua fakta. Mulai transisi kepengolaan. Hingga narasi yang dibuat Negara untuk memperlihatkan jika industri ekstraktif dipersembahkan untuk kesejahteraan rakyat, berikut sederet nama pesohor Negeri yang ikut terlibat dalam gurita oligarki tambang sebagai pusaran kedua yang bermuara di Tumpang Pitu.

“Pemberitaan yang ada hanya narasi sepihak diukur dari pendapatan daerah, dengan pemerintah daerah mendapatkan 6,4 persen apakah itu berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” ungkap Ika Ningtyas yang telah melakukan investigasi selama sepuluh tahun sejak 2008 untuk melahirkan karya jurnalistik tersebut.

Salah satu kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah pasca runtuhnya Orde Baru adalah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2009.

Efeknya, jumlah IUP di Indonesia meningkat lebih dari 10 kali lipat alias 1.000% dari hanya 900 menjadi sekitar 10.000 izin pertambangan mineral dan batu bara yang diterbitkan. Data Kementerian ESDM per Januari 2017, tercatat 9.443 IUP di seluruh Indonesia

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, pemerintah menerapkan otonomi daerah (Otda). Kewenangan pemerintah daerah diperkuat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Kelas elite menguasai berbagai ijin pertambangan.

“Lima puluh keluarga elite menguasai berbagai ijin pertambangan. Hal ini turut berkaitan erat dengan otonomi daerah untuk membiayai kepentingan politik,” jelas Ika.

Kasus di Banyuwangi sebenarnya mewakili apa yang ada di Nusantara. Budi Pego yang dikriminalisasi dengan UU darurat dituduh menyebarkan komunisme makin membias.

Bias itu semakin banyak bertebaran baik di media mainstream maupun non mainstream.

“Pemilik oligarki tambang menguasai media-media besar. Itulah kenapa berita mengenai konflik sumber daya alam dan lingkungan menjadi bias. Akhirnya saya berinisiatif untuk menulis ini lebih lengkap, terlebih menjelang kontestasi politik,” terangnya.

Buku ini menjembatani gap informasi terkait krisis ekologi dan sosial di pesisir Banyuwangi. Reportase selama sepuluh tahun sejak ia bergabung di sebuah media nasional, ia satukan menjadi sebuah puzzle yang sempurna.

Sudah pantas jika Menambang Emas di Tanah Bencana disebut sebagai kitab darurat agraria Tumpang Pitu. Meskipun Ika pesimis jika kedepan akan semakin sulit menyelesaikan krisis agraria.

“Terlebih di debat capres tidak ada progresifnya,” tandas Lare Osing tersebut.

Miftah Faridl memberi apresiasi, bahwa tidak banyak jurnalis yang berkecimpung dalam bidang ini. Menambang Emas di Tanah Bencana memadukan unsur jurnalisme sastrawi, data, dan investigasi.

Setidaknya, patut menjadi rujukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan tanpa titik terang. Sebuah kitab yang sangat efektif sebagai bahan kampanye untuk mempertahankan ekologi di Jatim.

“Sentuhan jurnalisme data harus kita pegang sebagai jurnalis. Padahal risiko keselamatan jiwa menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam bentuk investigasi. Dahsyatnya, Ika Ningtyas menuangkan dalam sebuah buku Menambang Emas di Tanah Bencana,” pungkas ketua AJI Surabaya tersebut.JL