Beranda Headline Undangan Pemantau Pemilu Internasional, Tantangan Bagi KPU

Undangan Pemantau Pemilu Internasional, Tantangan Bagi KPU

423
0

 

SIAGAINDONESIA.COM – Beberapa hari terakhir, jagat dunia maya di Indonesia, diramaikan munculnya tagar #INAelectionobserverSOS. Tak berselang lama, muncul tagar #IndonesiaCallsObservers. Bahkan, pada pekan terakhir Maret ini, muncul kembali tagar #IndonesiaCallsCarterCenter.

Menariknya, entah kebetulan atau tidak, kemudian muncul Telegram Rahasia (TR) Kapolri nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tertanggal 18 Maret 2019, yang berisi 14 larangan bagi anggota Polri pada Pemilu 2019. Tujuannya berupa seruan supaya anggota Polri menjaga netralitas pada kampanye terbuka Pemilu 2019, baik legislatif maupun presiden. Terlepas ada korelasi atau tidak antara tagar dengan TR Kapolri, tentu itu bukan untuk diperdebatkan.

Tagar #INAelectionObserverSOS sempat memuncaki trending topic dunia pada Rabu siang (20/3). Tagar ini berusaha menarik perhatian internasional supaya ikut mengawasi pemilu khususnya pilpres di Indonesia, April mendatang. Kemudian muncul kembali tagar yang pada intinya mengundang Carter Center datang ke Indonesia, juga untuk memantau pemilu.

Dari laman Wikipedia, Carter Center merupakan organisasi pemantau pemilu dari Amerika Serikat rintisan Presiden AS Jimmy Carter dan istrinya Rosalynn Carter pada tahun 1982. Sedemikian gentingkah pemilu di Indonesia? Hingga ada tagar undangan untuk pemantau pemilu internasional, termasuk penggunaan istilah “SOS” yang merupakan kode morse internasional yang berarti tanda bahaya.

Terlepas upaya apa yang hendak dibangun dari balik tagar-tagar tersebut, setidaknya kondisi ini dapat menjadi pengingat. Bagaimana supaya arus ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu serentak April mendatang, dapat ditepis dengan kinerja positif dan profesional dari seluruh elemen penyelenggara pemilu. Khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Inilah sebenarnya tantangan besar bagi KPU untuk menunjukkan kinerja positifnya.

Sebenarnya, penyelenggara pemilu tidak harus reaktif menyikapi undangan pemantau pemilu internasional tersebut. Apalagi, itu bukan undangan resmi. Namun sebatas “woro-woro” di media sosial. Sepanjang tahapan pemilu dijalankan maksimal dan penuh integritas, tentu hasil rilis KPU dengan pemantau pemilu dari mana pun, hasilnya tidak jauh beda. Tidak harus sama persis. Tetapi minimal tidak jauh berbeda.
Secara teori, salah satu elemen dan indikator dasar keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses tahapan-tahapannya.

Peran dan partisipasi politik dari masyarakat, baik personal maupun kelembagaan, mampu menjadi motor penggerak seluruh instrumen demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan politik. Salah satunya diimplementasikan melalui pemilu ini, yang kemudian berkembang dengan adanya partisipasi publik. Begitulah kata Prof Miriam Budiarjo dalam bukunya: Dasar-dasar Ilmu Politik.

Di sisi lain, kehadiran pemantau pemilu tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia. Pemantau menjadi pengingat yang selalu perhatian kepada penyelenggara pemilu. Kritik membangun berdasarkan teori, fakta dan data lapangan, menjadi inspirasi untuk kian menyempurnakan regulasi terkait demokrasi dan kepemiluan.

Dengan kondisi tersebut, upaya pengawalan demokrasi tentu masih membutuhkan kerja-kerja sosial para pemantau tersebut. Sebab, dinamika proses kritis dan obyektif dari fakta di lapangan yang dihimpun para pemantau, terkadang tidak terjangkau oleh pengawasan lapangan KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara resmi. Inilah nilai lebih dari aktivis pemantau pemilu. Terlepas berasal dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tentu tidak perlu direpotkan dengan adanya “woro-woro” supaya pemantau pemilu internasional turut hadir di Indonesia. Sepanjang, KPU memang bekerja sesuai rule dan profesional.
Tidak dipungkiri, realita dalam pemilihan eksekutif (baik pilpres maupun pilkada), tekanan terhadap KPU sepertinya tidak terhindarkan. Terutama dari pihak-pihak yang turut berkompetisi. Para pihak ini tentu membawa kepentingan kelompoknya, untuk dapat difasilitasi supaya lebih mudah memenangkan kompetisi.

Inilah ujian sekaligus tantangan bagi KPU, untuk membuktikan integritas dan kemampuan personal anggotanya dalam menjaga marwah suci netralitas penyelenggara pemilu. Secara yuridis formal, KPU memiliki tanggung jawab moral yang serius dalam hal penyelenggaraan pemilu. Sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Parameter keberhasilan pemilu sebagai langkah realisasi demokrasi, salah satunya ditentukan oleh sentuhan dan langkah dari KPU.

Itulah sebabnya, KPU harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa politik dan demokrasi di Indonesia yang dibangun, dapat berjalan dengan baik melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia.
KPU cukup bekerja sebaik-baiknya dengan semangat profesional, terbuka dan penuh integritas. Sebab, apabila dipahami lebih mendalam, undangan pemantau internasional tersebut ibarat tantangan bagi KPU. Apabila diniatkan ibadah untuk membangun demokrasi yang lebih baik, tentu tantangan tersebut tidak sulit dihadapi.

Sebab, proses pelaksanaan pemilu, dilakukan KPU sesuai tahapan dan regulasi yang sudah ditentukan. Tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang turut serta berkompetisi.
Mungkin tidak mudah. Tetapi inilah tantangan sebenarnya bagi personal KPU untuk membuktikan kepada publik. KPU mampu menjadi penyelenggara pemilu yang baik. Serta mampu memfasilitasi seluruh pihak secara proporsional, namun tetap menjaga netralitas.

Sekali lagi, partisipasi politik publik yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemantau pemilu, adalah bagian dari instrumen perwujudan pemilu yang demokratis. Sepanjang ikhtiar yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangankan pemantau pemilu dari Amerika seperti Carter Center, pemantau pemilu dari planet Astornus-nya Pak Ndul si ahlinya ahli, intinya inti, core of the core yang sedang viral di Youtube itu pun apabila datang mengawasi pemilu di Indonesia, justru semakin menambah kemeriahan pesta demokrasi.

Bukan sebaliknya. Sehingga, semangat pemilu yang direpresentasikan sebagai pesta demokrasi, tentu harus sesuatu yang menggembirakan. Semoga pemilu serentak 2019 ini, berjalan sesuai harapan dan dapat melahirkan pemimpin sekaligus wakil rakyat yang kredibel, profesional, serta mampu merealisasi aspirasi masyarakat. Menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Oleh: Aswika Budhi Arfandy, SH*)

*) Advokat Alumni HTN-HAN Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Malang