Beranda News DPRD Gresik Temukan Penyimpangan Pada PKH

DPRD Gresik Temukan Penyimpangan Pada PKH

190
0

SIAGAINDONESIA.COM Hearing, terkait temuan adanya warga tak mampu yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH). Tetapi, warga yang mampu justru mendapatkan bantuan program yang didanai APBN itu. Digelar DPRD Gresik, bersama para pelaksana atau pendamping PKH setempat.

Khoirul Huda salah seorang anggota DPRD Gresik mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan kasus pemberian bantuan PKH yang tak tepat sasaran. “Kami temukan, diwilayah Duduksampeyan Gresik ada seorang yang mampu mendapatkan bantuan PKH. Sedangkan warga yang tak mampu, malah tak dapat bantuan,” ujarnya, Selasa (9/4/2019).

“Untuk mengali persoalan ini, kami panggil para petugas atau pendamping PKH Kabupaten Gresik untuk dikroscek. Untuk digali pendataan, yang mereka lakukan dalam melaksanakan program pemerintah ini,” tuturnya.

Selama ini lanjut Huda, pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat. Bahwa, para penerima PKH banyak yang salah sasaran. “Kami menduga, ada data kemiskinan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan,” cetusnya.

“Bisa jadi database yang ada di pemerintah pusat tidak sinkron dengan database Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Karena, mungkin tidak dilakukan validasi data baru sehingga hal itu terjadi,” tambahnya.

“Faktor lainnya, yang terjadi mungkin juga kurang selektifnya verifikasi yang dilakukan oleh petugas PKH. Fakta ini, juga diperkuat dengan pengakuan petugas PKH. Karena, kurangnya tenaga pendamping PKH dilapangan. Ini yang harus menjadi perhatian, agar program berarti bagi warga miskin ini tepat sasaran,” tukasnya.

Ironisnya lagi, masih menurut Huda pihaknya juga menemukan adanya sejumlah penerima PKH yang merupakan keluarga dari petugas PKH. “Justru yang buat kita kaget, ternyata banyak keluarga dari perangkat desa maupun petugas PKH yang mendapatkan bantuan PKH. Padahal, mereka tergolong keluarga mampu bukan tidak mampu,” tandasnya.

“Untuk kasus ini, DPRD meminta kepada pendamping PKH maupun Bappeda Gresik agar mengevaluasi dan membenahinya. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut, orang miskin tidak d haknya. Sebab, masalah ini akan kami teruskan ke pusat,” tutupnya. Zer