Beranda HIGHLIGHT Sidang Gugatan Bukit Mas, Ahli Unair: Jika IPL Tidak Bayar, Pengembang Berhak...

Sidang Gugatan Bukit Mas, Ahli Unair: Jika IPL Tidak Bayar, Pengembang Berhak Ajukan Upaya Hukum

164
0
Ahli hukum perdata dari Unair Surabaya, Ghansham Anand.

SIAGAINDONESIA.COM Sidang gugatan class action antara Warga Perumahan Wisata Bukit Mas (WBS) terhadap PT Binamadju Mitra Sejati (BMS) selaku pengembang menghadirkan Ahli hukum perdata dari Unair Surabaya, Ghansham Anand.

Dalam kesaksiannya, Ghansham Anand yang dihadirkan pihak PT BMS menyebut dalil-dalil gugatan warga yang menyoal tentang kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), adalah sah dan sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.

“Bila terjadi kenaikan hal itu sebagai penyeimbangan kebutuhan biaya, yang penting ada pemberitahuan dari pihak pengembang,” terang Ghansham dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya, apabila penghuni tidak mematuhi apa yang sudah tertuang dalam perjanjian baik itu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) maupun Berita Acara Serah Terima (BAST), maka itu merupakan tindakan ingkar janji atau dalam.istilah hukum disebut wanprestasi.

“Ketika tidak dibayar, pengembang berhak mengajukan upaya hukum, karena ada ingkar janji,” jelas Ghansam.

Terkait gugatan class action yang hanya dilakukan warga Bukit Mas yang mengatasnamakan perwakilan kelompok, hal ini dikatakan Ghansham telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 dan harus memenuhi Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 tentang gugatan class action.

“Gugatan harus memuat Identitas wakil kelompok, definisi Kelompok secara rinci dan pasti. Kalau kerugiannya berbeda maka kelompok ini harus di bagi beberapa sub kelompok,” kata Ghansham.

Usai persidangan, Wellem Mintarja selaku kuasa hukum tergugat mengatakan, jika keterangan Ahli hukum Perdata ini dapat menjawab dalil dalil tudingan penggugat.

“Pendapat Ahli tadi sudah kita dengar bersama sama, bahwa pengembang berhak melakukan kenaikan IPL, seusai dengan kalusul perjanjian pasal 5 di BAST. Dan kenaikan IPL secara berkala ini telah disesuaikan pada suatu keadaan yang berkaitan dengan Inflasi, Tarif kenaikan listrik, dan juga Upah Minimum Kota Surabaya,” terang Wellem.

Sementara, Adi Cipta Nugraha, kuasa hukum penggugat justru menganggao keterangan ahli menguatkan gugatannya.

“Yang namanya kesalahan pasti akan terbuka,” kata Adi.

Untuk diketahui, gugatan class action yang diajukan segelintir orang dengan mengatasnamakan 351 warga ini bermula dari kenaikan IPL oleh PT BMS selaku pengembang Perumahan Wisata Bukit Mas.

Dalam gugatannya mereka meminta agar PT BMS selaku pengelolah membatalkan IPL yang dibebankan ke warga.
Sedangkan dalam jawaban penggugat menjelaskan, Dari 1.495 warga hanya sekitar 1.200 warga yang aktif membayar.

Banyaknya jumlah warga yang telah membayar IPL dinilai tergugat membuktikan kalau warga sudah sepakat dengan kenaikan tarif IPL yang sudah dijalankan selama ini.man/nya