Beranda budaya 1113 Tahun Kota Magelang, Semula Perdikan Mataram Kuna

1113 Tahun Kota Magelang, Semula Perdikan Mataram Kuna

776
0

SIAGAINDONESIA.COM – Hari ini, 11 April 2019 kota Magelang berusia 1113 tahun. Peringatan ‘Berdirinya kota Magelang’ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Magelang selama ini sebenarnya bukanlah ‘milik’ warga Kota Magelang saja, namun juga milik warga masyarakat Kabupaten Magelang. Karena pada awalnya, sebelum terbentuk Pemerintah Kota Magelang, kota ini pernah menjadi ibukota Pemerintah Kabupaten Magelang. Peringatan ini juga bukan peringatan berdirinya ‘Pemerintah Kota Magelang’ sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai hak otonom atau hak mengatur ‘rumah tangga’ pemerintahan. Tetapi sebenarnya merupakan peringatan berdirinya ‘kota Magelang’ sebagai tempat hunian yang aman, makmur dan tenteram, yang menurut sejarahnya dahulu kota ini merupakan ‘Tanah Perdikan’ Kerajaan Mataram Kuna.
Berdirinya Pemerintah Kota Magelang yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur ‘rumah tangga’-nya sendiri sejak tahun 1950, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950. Sehingga sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1984, kota Magelang menjadi pusat dua pemerintahan yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kota Magelang.
Menurut Prasasti Mantyasih, kota Magelang pada masa lalu merupakan tempat hunian yang subur makmur berdiri pada tanggal 11 April 907 M, hari Sabtu Legi, pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung di Kerajaan Mataram Kuna. Di kampung Meteseh ditemukan benda peninggalan purbakala berupa ‘lumpang batu’ yang merupakan salah satu piranti upacara ketika menetapkan kampung yang kini bernama Meteseh sebagai ‘Sima’ atau ‘Perdikan’ oleh pihak Kerajaan Mataram Kuna, yaitu kampung yang terbebas membayar pajak.
Tanah Perdikan Mantyasih kala itu dipimpin oleh punggawa raja yaitu Patih. Hak sebagai tanah ‘Perdikan’ ini karena warga Mantyasih besar jasanya kepada pihak keluarga kerajaan ketika melaksanakan upacara agung pernikahan Sri Maharaja. ‘Watu Lumpang’ tersebut sampai sekarang masih dilestarikan sebagai tetenger atau tanda ditemukannya ‘Hari Jadi’ dan tanggal berdirinya kota Magelang, yang diresmikan oleh Walikota Magelang (kala itu) Drs. A. Bagus Panuntun pada tanggal 16 Juni 1980.
Sumber-sumber penelitian sejarah kota Magelang juga berdasarkan Prasasti Poh dan Prasasti Gilikan. Dalam prasasti-prasasti tersebut disebut-sebut adanya nama Mantyasih (yang akhirnya menjadi Meteseh), dan Glang-glang (yang kini menjadi Magelang). Prasasti-prasasti tersebut ditulis pada lempengan tembaga dengan menggunakan bahasa Jawa Kuna ketika Rakai Watukura Dyah Balitung naik tahta. Disamping itu, juga menyebutkan nama-nama raja-raja Kerajaan Mataram Kuna. Dan di prasasti ini juga ditulis nama-nama gunung Susundoro yang kini disebut Gunung Sindoro dan Wukir Sumbing yang sekarang bernama Gunung Sumbing.
Dalam upaya mencari dan menelusuri sejarah berdirinya kota Magelang tersebut Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih berwenang seperti para pakar sejarah dari Universitas Tidar Magelang, pakar sejarah dan arkeologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Drs. MM Soekarto Martoatmodjo, serta dibantu oleh Museum Nasional dan Museum Radya Pustaka Surakarta. Dengan mengadakan penelitian dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan-keterangan sejarah dari berbagai sumber sebagai bahan seminar, akhirnya Pemerintah Kota Magelang menetapkan ‘Hari Jadi’ kota Magelang pada tanggal 11 April 907 M, hari Sabtu Legi. Untuk memperkuat penetapan tersebut Pemerintah Kota Magelang mengesahkannya dengan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 1989.
Pemerintah penjajah Inggris memilih kota kecil Magelang sebagai ‘ibu negeri’ kabupaten. Dan yang diangkat sebagai “regent” atau bupati yaitu Mas Angabehi Danoekromo. Ketika penjajah Inggris menyerahkan kekuasaan kepada penjajah Belanda, dengan berdasarkan surat keputusan (“besluit”) Gubermen tanggal 30 Nopember 1813, Mas Angabehi Danoekromo ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah penjajah Belanda sebagai Bupati Magelang dengan gelar Raden Toemenggoeng Danoeningrat. Menurut beslit gubernemen tanggal 15 Januari 1831, Magelang ditetapkan menjadi ‘Perdikan’ oleh pemerintah penjajah Belanda sebagai anugerah berkat pengabdian R. Toemenggoeng Danoeningrat membantu Belanda.
Sedangkan kedudukan kota Magelang, pada jaman pemerintahan penjajah Belanda, tahun 1906 dalam Staatsblad van Nederlands Indie ditetapkan sebagai ‘Gemeente Magelang’. Pada jaman pemerintahan penjajahan Jepang, kota Magelang menjadi ‘Magelang Sie’ berdasarkan Osamu Seirei nomor 12 tanggal 29 April 1943. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Undang Undang nomor 22 Tahun 1948 disebutkan, kota Magelang sebagai ibukota Kabupaten Magelang. Tahun 1950 berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950, Kota Magelang diberi hak untuk ‘mengatur rumah tangga’-nya sendiri sebagai Kota Praja. Dan pada tanggal 22 Maret 1984 ibukota Kabupaten Magelang pindah ke wilayahnya sendiri, dari kota Magelang ke Kota Mungkid.- ASk