Beranda News Amankan Pemilu 2019, Imigrasi Perak Awasi WNA dan Jurnalis Asing

Amankan Pemilu 2019, Imigrasi Perak Awasi WNA dan Jurnalis Asing

28
0
Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Washington Saut Dompak

SIAGAINDONESIA.COM – Ikut menjaga terlaksananya Pemilu Serentak 2019 dengan baik, tertib, aman dan lancar. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak meningkatkan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Romi Yudianto melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Washington Saut Dompak mengatakan, kegiatan itu difokuskan pada dua hal, yaitu pengawasan dan penanganan jurnalis dan peneliti asing, serta pengendalian dan penertiban keberadaan pengungsi menjelang, saat pelaksanaan dan pasca Pemilu 2019.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Nomor IMI_5.UM.01.01- 087, tentang sinergitas Tim PORA dalam pengawasan orang asing menjelang dan pada saat serta pasca Pemilu 2019,” ujar Washington, Senin, (15/4/2019).

Lanjut Washington, penanganan terhadap peneliti dan jurnalis asing menjelang pelaksanaan pemilu itu, jika aktivitasnya berpotensi bahkan mengganggu stabilitas politik,  keamanan dan ketertiban masyarakat, atau ketertiban umum.

Sangsinya, dilakukan tindakan administratif penangkalan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” urainya.

Pengarahan dan Koordinasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak

Selain itu, Kanim Tanjung Perak juga akan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan terkait keberadaan dan kegiatan jurnalis asing melalui kegiatan antara lain, koordinasi dengan pihak Bawaslu, aparat intelijen, serta aparat penegak hukum, untuk mengawasi keberadaan jurnalis asing menjelang, pada saat dan sesudah Pemilu 2019.

“Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum atau pelanggaran ketentuan lain, agar dalam kesempatan pertama berkoordinasi dengan unsur terkait lain atau petugas kepolisian setempat, untuk dilakukan penegakan hukum,” terang Washington.

Sementara untuk giat pengawasan terhadap orang asing pihaknya telah melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap 21 WNA yang melanggar UU No.6 Tahun 2011.

“Jenis tindakan yang dilakukan adalah Deportasi dan Penangkalan,” pungkasnya.tji