Beranda Headline Tujuh Lembaga Survei Dilaporkan Bareskrim Polri, Dianggap Bohongi Publik

Tujuh Lembaga Survei Dilaporkan Bareskrim Polri, Dianggap Bohongi Publik

425
0
Kuasa hukum KAMAKH, Pitra Ramdhoni di Bareskrim Polri, Kamis (18/4/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Tujuh lembaga survei yang menyajikan hasil penghitungan cepat alias Quick Count akhirnya diadukan ke Bareskrim Polri oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoaks (KAMAKH).

Tujuh lembaga survei itu adalah Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Charta Politika, Poltracking, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan LSI Denny JA.

Kuasa hukum KAMAKH, Pitra Ramdhoni menjelaskan, ketujuh lembaga survei tersebut dianggap meresahkan masyarakat atas hasil survei yang dilakukannya berbeda dengan rekapitulasi KPU.

Mereka (lembaga survei) dianggap membingungkan publik atas hasil hitung cepat atau quick count Pilpres dan diduga melakukan kebohongan publik.

“Hari ini kami telah resmi melaporkan lembaga-lembaga survei ke Bareskrim dalam dugaan kebohongan publik yang mana diduga melanggar Pasal 28 UU ITE, yang kedua melaporkan atas dasar Pasal 14 dan 15 UU 1/1946,” ujar Pitra Ramdhoni, Kamis (18/4/2019).

Pitra juga menilai, hasil survei tersebut banyak yang membingungkan masyarakat khususnya quick count dari lembaga survei ini.

“Kalau kita berpatokan kepada quick count itu kebenaran rillnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara real count,” tambah Pitra.

Bukan tanpa alasan kata Pitra, ketujuh lembaga survei itu membuat resah dan bingung masyarakat lantaran sample yang diambil hanya 2.000 TPS.

Sedangkan rekapitulasi KPU yang diambil dari situs kpu.go.id yang dilihat Rabu malam hasil pemindaian C1 dari 155 tempat pemungutan suara (TPS), atau 0,019 persen dari total TPS sebanyak 813.350, Prabowo unggul 55,9 persen. Sementara lawannya yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 44,1 persen.

“Makanya kami meminta Bareskrim mengaudit terhadap lembaga survei ini dan perlu dipertanyakan lagi mereka survei ke mana, TPS mana, dan di daerah mana saja. Jangan membuat satu kebingungan di tengah masyarakat. Ini sudah sangat dahsyat sekali, penggiringan opininya,” pungkas Pitra.

Laporan KAMAKH diterima oleh jajaran Sub Bagian Layanan dan Pengaduan Bareskrim Polri, dan dijanjikan untuk segera diproses.nya