Beranda aneka Tingkatkan Layanan Kesehatan Pemkab Gresik Bakal Bangun 2 Puskesmas Baru Lewat DBHCHT

Tingkatkan Layanan Kesehatan Pemkab Gresik Bakal Bangun 2 Puskesmas Baru Lewat DBHCHT

424
0
SIAGAINDONESIA.COM Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Bakal membangun 2 puskesmas di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah dan Puskesmas di Desa Dukun, Kecamatan Dukun.
Rencana proyek pembangunan dua Puskesmas itu, merupakan hasil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) program kesehatan senilai Rp 13,5 miliar.
Hal tersebut dikatakan, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Sutrisno bahwa program kesehatan menjadi skala prioritas pemerintahan Sambari-Qosim. Sehingga, mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan mengucurnya DBHCHT.
“Dari dana itu, tahun ini Pemkab Gresik akan membangun dua Puskesmas Sekapuk menjadi lebih mewah, lebih luas, dan lebih layak dari pada keadaan saat ini,” ujarnya, Rabu (24/4/2019).
“Pembangunan Puskesmas Sekapuk, bukan merehab gedung yang sudah ada. Namun, merelokasi Puskesmas Sekapuk serta membangun gedung Puskesmas baru di desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah,” tuturnya.
“Gedung puskesmas yang akan dibangun, direncanakan berlantai dua. Lantai bawah seluas 620 m2 dan lantai atas seluas 582 m2, yang pembangunannya didanai oleh DBHCHT sebesar Rp 8,2 miliar,” ungkapnya.
Di tambahkan Sutrisno, dengan perluasan gedung Puskesmas dari keadaan sebelumnya. Kondisi penanganan pasien tidak lagi harus berdesakan, saat menunggu giliran untuk mendapat layanan medis. “Saat ini gedung Puskesmas Sekapuk, sangat sempit. Sehingga, ruang periksa dokter sangat terbatas dan pasien banyak yang mengeluhkan hal itu,” lanjutnya.
“Selain untuk membangun Puskesmas Sekapuk Ujungpangkah, dana DBHCHT itu juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Dukun. Insya Allah sebentar lagi proses pembangunan dua puskesmas ini akan dimulai,” tegasnya.
“Namun, untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Dukun yang berlantai tiga. Pemkab Gresik masih membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 5,3 miliar. Namun, kini dana tersebut sudah disiapkan dan dicukupi oleh DBHCHT tahun anggaran 2019,” urainya.
“Dulunya Puskesmas Sekapuk ini hanya sebuah puskesmas pembantu yang gedungnya sangat sempit. Hanya sebesar Rumah tinggal type 45. Seiring perkembangan jaman, serta untuk melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Puskesmas Sekapuk ditingkatkan kelasnya menjadi puskesmas dengan Kepalanya seorang dokter. Namun demikian peningkatan status tersebut tidak diiringi dengan perluasan gedungnya,” paparnya.
Masih menurut Sutrisno, kebijakan pembangunan puskesmas dari DBHCHT ini. Sudah sesuai Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan dalam aturannya, cukai hasil tembakau hanya boleh digunakan untuk lima hal. Yakni, perbaikan kualitas bahan baku rokok, peningkatan bahan baku di daerah, sosialisasi cukai hasil tembakau, kemudian pemberantasan cukai ilegal, dan lingkungan sosial.
“Lingkungan sosial ini, termasuk di dalamnya kesehatan. Artinya, kebijakan ini menjadi penjabaran dari UU tersebut, pemerintah memastikan 50 persen DBHCHT digunakan untuk alokasi lingkungan sosial yang dikhususkan untuk perbaikan pelayanan kesehatan tingkat I,” tukasnya.
“Untuk lebih optimal penggunaan DBHCHT, Menteri Keuangan RI mengeluarkan regulasi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK07/2017. Dengan Permenkeu tersebut, maka porsi anggaran bidang kesehatan yang mendukung jaminan kesehatan nasional minimal,” tandasnya.
“Kebijakan alokasi dana bagi hasil DBHCHT, juga digunakan untuk mendukung program JKN melalui supply side. Yakni dengan mendorong perbaikan fasilitas kesehatan tingkat satu, seperti Puskesmas,” terangnya.
Mantan Camat Menganti dan Kebomas ini menguraikan, bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi Dana tersebut termasuk penggunaan untuk promosi kesehatan, perbaikan sumberdaya manusia (SDM) kesehatan melalui pelatihan kesehatan.
“Logikanya jika pelayanan kesehatan tingkat satu sudah baik, maka rujukan ke rumah sakit berkurang. Sehingga, kalau rujukan-rujukan itu semakin kecil, biaya yang harus ditanggung BPJS semakin kecil. Dengan begitu menurutnya, cukai hasil tembakau secara tidak langsung membantu mengurangi defisit BPJS dalam jangka menengah,” tutup Sutrisno. Zer