Beranda News BPJS Beda Persepsi Dengan KPU, Bupati Ngawi Kecewa Berat

BPJS Beda Persepsi Dengan KPU, Bupati Ngawi Kecewa Berat

579
0

SIAGAINDONESIA.COM – Setelah KPU Kabupaten Ngawi menuding BPJS lepas tangan membuat Bupati Ngawi kecewa berat. Menyusul 7 orang tenaga penyelenggara Pemilu 2019 didaftarkan ke asuransi BPJS Ketenagaakerjaan ternyata tidak bisa direalisasikan sebagaimana mestinya ketika jatuh korban.

“Saya diskusi dengan teman-teman KPU bahwa ini (korban sakit-red) sudah diansuransikan para petugas lapangan. Ternyata ada persepsi yang berbeda tentang resiko. Dalam hal ini BPJS menganggap resiko yang ditanggung itu hanya kecelakaan saja,” terang Kanang sapaan Bupati Ngawi, Senin, (29/04/2019).

Ia pun menyayangkan resiko kelelahan yang dialami petugas mulai KPPS maupun PPK hingga dirawat medis tidak bisa dicover melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sambil menunggu kesepahaman persepsi, Kanang memerintahkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Ngawi untuk ‘over take’ sisi pembiayaan.

“Melalui Dinkes saya sudah memerintahkan untuk membantu pembiayaan para petugas yang mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun puskesmas. Artinya mereka (petugas-red) digratiskan ketika berobat maupun biaya perawatan,” ulasnya.

Kanang pun menegaskan, jangan sampai petugas penyelenggara Pemilu 2019 tidak mendapatkan santunan termasuk yang meninggal. Mengingat mereka bagian dari pahlawan demokrasi yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran.

Dilain sisi Kanang menilai Pemilu serentak yang sudah berjalan harus dievaluasi dan dikaji ulang. Jangan sampai terjadi korban berjatuhan bagi petugas penyelenggara itu sendiri. Ia juga meminta KPU untuk mengukur tingkat kemampuan fisik dan kesehatan bagi para petugas.

Ditempat yang sama Samsul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi jauh sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 pihaknya sudah mendaftarkan 15 kecamatan baik PPK ataupun PPS ikut BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya ketika proses klaim asuransi diajukan dengan menyerahkan data pasien langsung dijawab tidak bisa oleh BPJS.

“Seharusnya BPJS pro aktif mengecek klienya dalam arti petugas kami memenuhi syarat atau tidak. Jangan sampai diputus tidak bisa begitu,” ungkap Toni.

Menurutnya, BPJS mengasumsikan yang bisa dicover lewat asuransi hanya pasien yang terlibat kecelakaan bukan sakit akibat kelelahan. Toni menjelaskan, hingga saat ini tercatat ada 20 orang petugas baik PPK maupun PPS yang jatuh sakit akibat kelelahan selama proses Pemilu 2019. (pr)