Beranda aneka Politik Lokal Mulai ‘Sumuk’ Tidak Ada Kampret Dan Kecebong

Politik Lokal Mulai ‘Sumuk’ Tidak Ada Kampret Dan Kecebong

232
0

SIAGAINDONESIA.COM – Salah satu daerah di Jawa Timur pasca Pemilu serentak 2019 masih disibukan lagi dengan pesta demokrasi lokalan setingkat desa. Iya, tepatnya di Kabupaten Ngawi sebagai wilayah etalasenya Jawa Timur dari sisi barat ini direncanakan bakal menggelar Pilkades serentak yang diikuti 178 desa.

Sesuai yang direncanakan, pelaksanakan pemilihan kepala desa tersebut bakal digelar pada 29 Juni 2019 mendatang. Meskipun kurang 2 bulan lagi aroma politik kelas kampung mulai menggelitik ‘kuping’ kasak-kusuk membicarakan siapa yang pantas memimpin desa.

Obrolan tersebut cukup tersaji diatas meja warung kopi hingga angkringan. Pembahasanya pun berkutat pada kemampuan finansial si bakal calon kepala desa. Memang bukan rahasia lagi sisi keuangan tidak bisa dilepaskan begitu saja untuk mempengaruhi pemilih atau istilahnya yang ‘moncer’ adalah money politik.

“Mana ada janji politik di desa itu mempan dan dipercaya sama pemilih. Sekarang dan sejak dulu siapa yang punya duit pasti menang kalau urusan pilkades. Meskipun money politik dilarang saya kira hanya mulut saja itu,” terang Darmanto salah satu warga Ngawi, Rabu, (01/05/2019).

Ia mengapresiasi sikap positif para warga masyarakat menjelang pemilihan langsung kepala desa dengan model TPS per dusun tersebut. Tidak ada yang namanya kampret maupun kecebong sebutan lain antar pendukung. Meskipun tensi politik tingkat desa mulai menghangat alias sumuk.

“Alhamdulilahnya tidak ada istilah kampret ataupun cebong sebutan lain pendukung antar calon kepala desa ini. Dan tidak ada goreng menggoreng isu, yang ada cuma duitnya seberapa itu saja,” ungkapnya.

Terpisah Kabul Tunggul Winarno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi mengatakan, Pilkades serentak ini disubsidi langsung melalui duit APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019. Totalnya mencapai Rp 9,3 miliar untuk membiayai Pilkades serentak.

Dengan alasan itu tandasnya, panitia desa di ‘wanti-wanti’ untuk tidak memungut biaya sepeserpun kepada bakal calon maupun setelah ada penetapan kepala desa. Semua pembiayaan yang timbul semuanya di cover uang APBD. Jika terbukti nekat memungut biaya Kabul memastikan sebagai tindakan pungli.

“Semuanya sudah kita hitung besar kecilnya biaya. Jadi jangan sampai menarik biaya dari para calon. Kalau ditemukan seperti itu silahkan laporkan kepada kami,” ucap Kabul.

Dibenarkan, untuk memaksimalkan pelaksanaan Pilkades serentak pihaknya terus memantau setiap tahapan yang dilakukan. Jangan sampai ada beda persepsi menjabarkan suatu peraturan oleh panitia. Semua dilakukan sama, baik teknis penjaringan bakal calon hingga coblosan.

“Tentu dasar hukum pelaksanaanya perda sama perbup. Jangan sampai ada pemahaman yang keliru terhadap tahapanya, semuanya sama. Kalau toh kurang memahami monggo silahkan konsultasi dengan kami dikantor,” ulas Kabul. (pr)