Beranda aneka Udin, Si Petahana Asal Klitik Siap Bertarung Menuju Good Government Desa

Udin, Si Petahana Asal Klitik Siap Bertarung Menuju Good Government Desa

578
0

SIAGAINDONESIA.COM – Tidak dipungkiri lagi tensi politik tingkat desa di Ngawi, Jawa Timur mulai menghangat menjelang pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar 29 Juni 2019 mendatang. Apalagi direncanakan bakal diikuti 178 desa dari 213 desa se-Kabupaten Ngawi.

Aroma ‘pertarungan’ sang kandidat mulai terasa meskipun tahapanya baru proses penjaringan/pendaftaran bakal calon kepala desa. Seperti yang dilakukan Syaifuddin Zuhri (43) warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Ngawi mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa setempat.

“Alhamdulillah atas kepercayaan dari warga Desa Klitik sini saya dipercaya untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Namun secara pribadi saya mengakui banyak kekuranganya apalagi dulu pernah menjabat sebagai kepala desa sini,” terang Udin sapaan akrabnya, Kamis, (02/05/2019).

Kata Udin, pada masa ia menjabat (kepala desa-red) periode 2007-2013 secara ‘blak-blakan’ pernah tersandung masalah hukum kategori pidana umum yang terkait Pasal 374 KUHP. Dan itu pun sudah ia lakoni pada 2013 lalu sehingga secara inkrah hukum sudah selesai menjalani proses pidana.

Sehingga merujuk pada mekanisme persyaratan pencalonan kepala desa dirinya harus mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat tentang hal tersebut. Terbukti di rumah kediamanya, Udin mengundang puluhan warga masyarakat untuk menyaksikan pengumuman atas dirinya itu terkait masalah hukum yang pernah menimpanya.

“Sesuai terjemahan hukum Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa maka saya tadi mengumumkan kepada warga terkait dengan proses hukum yang sudah saya jalani. Tentu hal itu sebagai terakhir kalinya bagi saya,” kupasnya.

Dibeberkan, jika berhasil ditetapkan dan terpilih sebagai kepala desa ia bakal melakukan ‘upgrade’ birokrasi internal pemerintahan desa. Pada dasarnya Desa Klitik dengan penduduk sekitar 4 ribu jiwa lebih itu sangat membutuhkan transparansi birokrasi menuju good government.

“Jelas saya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu tentang masalah ataupun hal lain di desa ini. Kalau itu tetap mengacu pada progres insfrastruktur yang diutamakan tetapi juga didasari RPJMDes,” pungkasnya. (pr)