Beranda aneka Pilkades Serentak : Terhitung Kemarin Terjaring 449 Bakal Calon Kades

Pilkades Serentak : Terhitung Kemarin Terjaring 449 Bakal Calon Kades

117
0

SIAGAINDONESIA.COM – Sesuai jatuh tempo hingga waktu proses pendaftaran terakhir sebagai bakal calon kepala desa terjaring ratusan pendaftar dari 178 desa dan 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabul Tunggul Winarno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi menjelaskan, sesuai tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang diawali pendaftaran tahap pertama mulai 18 April – 02 Mei 2019 tercatat ada 449 orang pendaftar.

“Jumlah itu akan berubah mengingat ada sebagian desa yang masih membuka penjaringan pada tahap pertama ini. Dan ketika tahap pertama selesai digelar ternyata baru satu orang pendaftar maka secara otomatis dilakukan penjaringan lagi tahap kedua demikian ketika pendaftar lebih dari lima orang maka harus ada fit and proper test atau ujian,” terang Kabul Tunggul Winarno Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, Jum’at, (03/05/2019).

Untuk desa yang masih memperpanjang waktu pendaftaran sampai tahap kedua ada 3 desa antara lain, Ploso Lor (Karangjati), Bintoyo (Padas) dan Wonokerto (Kedunggalar). Sedangkan desa yang masih memperpanjang waktu pendaftaran tahap pertama ada 4 desa seperti Ploso (Kendal), Kasreman (Geneng), Legundi (Karangjati), Kedungputri (Paron) dan Baderan (Geneng).

Kemudian pihak panitia Pilkades yang bakal menggelar ujian kompetensi untuk menyaring sampai batas maksimal 5 orang bakal calon kepala desa ada 5 desa baik Jagir (Sine), Kauman (Sine), Giriharjo (Ngrambe), Paron (Paron) dan Gemarang (Kedunggalar).

“Perlu diketahui juga proses pendaftaran tahap pertama yang masih berjalan memang waktu pembukaan awalnya sudah mundur tidak sesuai desa-desa lainya. Kemungkinan para personel kepanitian desa sebelumnya juga terlibat sebagai petugas penyelenggara pemilu sehingga factor kelelahan yang mempengaruhi,” kupasnya.

Kabul pun membenarkan, 178 desa tersebut akan melaksanakan Pilkades secara serentak pada 29 Juni 2019 sehingga semua tahapan yang berjalan saat ini semuanya harus clear terlebih dahulu. Dengan alasan tersebut tandasnya, apabila ada panitia desa yang kurang memahami prosedur maupun tata cara penjaringan maupun pelaksanaan diharapkan pro aktif konsultasi dengan dinas terkait terutama DPMD.

“Jangan sampai beda persepsi ketika menjabarkan suatu peraturan pilkades ini. Kita membuka konsultasi apabila yang belum memahami prosedur maka dari itu pelaksanaan pilkades serentak nanti benar-benar lancar tidak ada kendala satu pun. Langkah-langkah kita sejak awal seperti rekomendasi dewan sesuai hasil hearing melakukan identifikasi terhadap desa yang dianggap rawan masalah,” pungkas Kabul. (pr)