Beranda aneka Penyerapan APBD Baru Capai 16,86 Persen, BPKAD Madiun Pacu OPD Serap Anggaran

Penyerapan APBD Baru Capai 16,86 Persen, BPKAD Madiun Pacu OPD Serap Anggaran

27
0
Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Rori Priambodo.

SIAGAINDONESIA.COM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun memacu seluruh organisasi perangkat daerah segera menyerap anggaran triwulan pertama secara maksimal. Pasalnya memasuki triwulan kedua, penyerapan anggaran baru mencapai 16,86 persen atau Rp 320 miliaran dari total APBD 2019 sebesar Rp 1,9 triliun. 

“Dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1,9 triliun, ternyata  anggarannya baru terserap 16,86 persen. Untuk itu seluruh OPD harus dipacu penyerapan anggaranya pada triwulan pertama,” ujar Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Rori Priambodo yang ditemui, Rabu ( 15/5/2019). 

Menurut Rori, empat tahun terakhir pada triwulan pertama penyerapan APBD biasanya sudah mencapai 25 persen. Untuk itu semestinya memasuki triwulan kedua pada tahun anggaran 2019 maka penyerapan anggaran seharusnya sudah diatas 25 persen. 

Ditanya penyebab penyerapan anggaran lambat, Rori mengatakan saat awal tahun ada perubahan nama satu OPD dari Administrasi Pembangunan menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga secara organisasi dia baru bisa bekerja di Februari.

” Padahal kita biasanya di akhir tahun sudah mulai bisa lelang. Sehingga berpengaruh pada proyek fisik yang mundur lelangnya,” kata Rori.

Untuk memacu penyerapan anggaran yang maksimal, BPKAD memiliki sistem yang memantau besar kecilnya serapan anggaran dari masing-masing OPD. Bila ada OPD yang penyerapannya kecil maka BPKAD mengingatkan OPD untuk segera melakukan penyerapan. “Kalau penyerapannya kurang dari targetnya maka kita kejar-kejar OPDnya,” kata Rori. 

Rori menambahkan timnya selalu memonitoring dan menginformasikan kepada Bendahara OPD terkait penyerapan anggaran. Dengan demikian bila penyerapan anggaran satu OPD lambat maka timnya akan memberikan informasi kepada bendahara dinas. 

Rori menegaskan penyerapan APBD selalu dipantau Menteri Keuangan. Bila penyerapannya lambat maka berdampak pada penundaan transfer dana alokasi umum (DAU). Namun bila penyerapanya cepat maka dinilai kinerja bagus sehingga daerah mendapatkan penghargaan berupa penambahan DAU dari pemerintah pusat. 

Ia menambahkan ketergantungan APBD dengan pemerintah pusat sangat tinggi. Dari APBD 2019, disuplai dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,6 trilyunan. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 200 miliar. “Kalau kita tidak berbenah diri maka penyerapan akan lambat,” kata Rori.sam