Beranda featured Bawaslu Buktikan KPU Salah

Bawaslu Buktikan KPU Salah

41
0
Ketua Bawaslu Abhan saat memutuskan pelanggaran KPU di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar tata cara dan prosedur penginputan data sistem informasi penghitungan suara (Situng).

“Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” demikian dikatakan ketua Bawaslu Abhan saat memimpin persidangan di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Keputusan Bawaslu ini menyusul aduan dugaan kecurangan Situng KPU yang disampaikan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Laporan ini teregistrasi dengan nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.

Namun demikian, Bawaslu menilai keberadaan Situng telah diakui dalam UU dan tidak bisa dihentikan. Bawaslu meminta agar KPU tetap mempertahankan Situng, dengan catatan memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data.

“Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng,” tandasnya

Ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data harus diperhatikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Tidak hanya itu, juga memutus KPU melakukan pelanggaran atas keberadaan hitung cepat (quick count) Pemilu 2019 yang dilakukan lembaga survei.

Laporan ini tertuang dalam Nomor 08/LP/PP/ADM.Berkas/RI/00.00/V/2019, di mana alasan BPN Prabowo-Sandi melayangkan laporkan karena hasil quick count sejumlah lembaga survei itu berbeda dengan real count KPU.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU RI secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan perhitungan hitung cepat,” lanjut Abhan.

Abhan menjelaskan, keputusan ini diambil lantaran KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait dengan pendaftaran kegiatan perhitungan cepat Pemilu 2019.

Kemudian, KPU juga tidak menyampaikan pemberitaan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan quick count mengenai masukan laporan sumber dana, serta metodologi lembaga tersebut usai mengumumkan hasil survei.

Bawaslu menilai tindakan KPU tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 4/2017 tentang Pemilu, Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1 UU 10/2019 tentang sosialisasi pemilih dan partisipasi masyarakat.

Lebih baik distop

Jauh hari sebelumnya, pengajar studi Fisika Universitas Airlangga (Unair), Soegianto Soelistiono sempat menyarankan agar Situng KPU dihentikan karena banyak terjadi kesalahan input data. Soegianto membeberkan kesalahan input data situng KPU sebanyak 57.794 suara.

Pihaknya mempertanyakan keputusan Bawaslu yang memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

“Cara memperbaikinya bagaimana itu (Situng) KPU, hal yang fundamental saja salah. (sebaiknya) menghentikan Situng sampai aplikasinya bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” demikian Soegianto.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Redi Panuju. Menurutnya, Bawaslu hanya ingin mencari selamat saja dengan memutuskan KPU melanggar administrasi Pemilu. Padahal, Bawaslu bisa memutuskan ada atau tidaknya kecurangan Pemilu.

“Saya rasa Bawaslu ingin cari selamat. Yang diresahkan masyarakat adalah dugaan kecurangan dalam Pemilu khususnya Pilpres. Mestinya keputusannya (Bawaslu) ada atau tidak kecurangan yang meresahkan itu,” tegas Redi.  

Ditambahkannya, keputuskan Bawaslu tidak akan berdampak kendati memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

“KPU dinyatakan melanggar administrasi, kalau itu sih dianggap angin lalu oleh KPU karena tidak memiliki sanksi yang signifikan,” terang akademisi dari Universitas Dr Soetomo (Unitomo) ini.

Sementara politisi senior Zainal Bintang menyebut, SItung KPU bisa diperbaiki sesuai, namun dampak yang ditimbulkannya tidak mudah dipulihkan.

“Data teknis bisa diperbaiki tapi efek negatif dan trauma psikologis yang telah menimbulkan perpecahan di publik tidak mudah dipulihkan,” sebut Zainal Bintang.

Mengapa sulit pulih? Sebab Pilpres 2019 hanya diisi dua kandidat calon dan saat ini telah membuat pembelahan di tengah masyarakat. Hal itu diperparah dengan ketidakrapian KPU dalam penginputan data Situng.

“Soalnya, publik terjebak dalam kondisi perang psikologis sebagai akibat dari permainan ‘psychological games’ atau ‘trapped psychological game’,” ujarnya.nya