Beranda featured Pasal Makar Lewat Omongan

Pasal Makar Lewat Omongan

13
0
Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana dikenakan pasal makar atas ucapannya soal people power.

SIAGAINDONESIA.COM Pasal makar kini mudah dipakai untuk mendowngrade orang-orang yang hanya menyuarakan dugaan kecurangan pemilu melalui kata-kata people power.

Padahal kalau mau jujur, people power yang tengah diributkan, pada 1 Mei kemarin sedang dirayakan, yakni kaum buruh di hampir seluruh negara di dunia sebagai hari buruh internasional, juga lahir karena people power.

May Day itu sebenarnya untuk mengenang hari pemogokan sekitar 350.000 orang buruh yang dilakukan oleh serikat buruh Amerika Serikat sejak April 1886. Pemogokan terjadi dengan tuntutan waktu kerja delapan jam sehari.

Slogan mereka ketika itu antara lain “delapan jam kerja, delapan jam istirahat, delapan jam rekreasi”.

Kemudian merembet hingga ke Indonesia dan diperingati secara beramai-ramai. Aksi people power kaum buruh tidak harus anarkis.

Inilah yang dimaksud oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, bahwa dalam undang-undang, makar hanya diberlakukan untuk mereka yang memiliki senjata. Orang yang hanya berujar people power, tidak bisa langsung disebut makar. 

“Kalau enggak punya senjata enggak bisa makar. Masa orang yang ngomong pakai mulut doang disebut makar,” ujar Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahasa hukum dari delik makar adalah onslag. Secara hukum, onslag pun dibagi atas dua, yakni onslag dengan menggunakan mulut, dan onslag dengan menggunakan senjata.

Namun setelah masa reformasi, onslag dengan menggunakan mulut pun dihapuskan. Yang ada hanya onslag dengan menggunakan senjata.

Maka dari itu, Fahri mengkritisi polisi yang menjerat Amien Rais dan Eggi Sudjana serta tokoh-tokoh lain dengan pasal makar hanya karena hanya menyuarakan people power.

“Udah lah ya, delik makar itu ada bahasa hukumnya jangan dikarang-karang sama orang sekarang,” tuturnya.

Ditekankannya, yang dilakukan oleh Amien Dkk hanyalah bagian dari kebebasan berekspresi di alam demokrasi.

“Semua makar itu terkait dengan senjata, mobilisasi senjata, penyelundupan senjata, rencana pembunuhan, pakai senjata bukan pakai mulut. Jadi mulut ini udah enggak ada pidananya lagi sekarang, mulut udah aman di republik ini, kok mulut, jadi repot kita ini,” pungkas Fahri.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir, juga mempertanyakan dasar hukum polisi menggunakan pasal makar dari omongan atau ucapan seseorang.

“Dasar hukum pasalnya apa? Karena perbuatan hanya omongan kalau omongan tak bisa dihukum mati (pasal makar),” kata Mudzakir, Kamis (16/5/2019).

Menurut Prof Mudzakir, pasal makar harus ada perbuatan bukan sekadar omongan. Sehingga ada indikator suatu perbuatan disebut makar.

Pada prinsipnya, kata dia, makar ada perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Dan perbuatan itu harus menggulingkan pemerintahan yang sah presiden-presiden yang sah jadi tak bisa dasar yang dipakai itu apa kalau dimasukkan sebagai perbuatan makar begitu,” demikian Mudzakir.

Sejauh ini sudah ada beberapa orang yang dikenakan pasal makar. Polisi menggunakan pasal makar untuk Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana karena ucapannya soal people power.
Polisi juga menetapkan HS, pendemo yang mengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasal makar.

Sementara Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma diperiksa sebagai saksi atas tuduhan makar yang dialamatkan kepadanya.

Lalu ada anggota Badan Nasional Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Ustaz Bachtiar Nasir dan mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen, yang dikenakan pasal makar.nya