Beranda Headline Mahasiswa Demo Komnas HAM: Hilangnya C6 Adalah Pelanggaran Berat

Mahasiswa Demo Komnas HAM: Hilangnya C6 Adalah Pelanggaran Berat

260
0

SIAGAINDONESIA.COM Hilangnya hak pilih masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Raya 2019 yang mencapai angka 6,7 juta pemilih yang tidak mendapatkan kartu C6, dirasa telah menyalahi Hak Azasi Manusia (HAM). Pasalnya, memilih dan dipilih dalam politik adalah hak warga negara yang tak boleh dihilangkan.

Saat menyambangi Kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di bilangan Jakarta Selatan, massa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) dan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menyatakan bahwa ini bukan sekedar soal kecurangan Pemilu.

“Ini adalah pelanggaran berat, utamanya tentang pelanggaran HAM. Jadi Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang diberi amanat oleh rakyat untuk menangani masalah hak azasi bangsa ini harus mengambil sikap tegas,” ujar Humas aksi, M. Lutfi di lokasi.

Ia menambahkan, alasan massa datang ke Komnas HAM karena ini adalah wewenangnya.

“Jika ini cuma sekedar masalah Pemilu, kita akan sambangi KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi ini ada hak azasi rakyat yang dihilangkan dalam memilih Wakil Rakyat bahkan sampai memilih Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jangan dibiarkan,” sambung Lutfi. Senin (20/5).

Tidak hanya untuk menuntut Komnas HAM agar mengambil tindakan terkait hal ini, massa juga bermaksud mengantarkan bukti pendukung terhadap pernyataan mereka berupa kumpulan berita dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April lalu. Yang harapannya dapat diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM.

Menurut Sulistiawan yang juga Humas dalam aksi yang sama, membeberkan jika banyak laporan yang masuk kepada mereka banyak rakyat yang tidak mencoblos.

“Mereka (masyarakat) sudah memiliki KTP, yang artinya data diri mereka sudah dimiliki oleh negara secara lengkap. Tapi pada prakteknya saat pemilu mereka tak mendapatkan formulir C6 dari negara. Tapi masyarakat yang tidak mendapat C6 tetap berusaha menggunakan hak pilih lima tahun sekali itu dengan datang ke TPS bermodal KTP Elektronik tapi gagal juga. Dengan alasan surat suara terbatas dan sebagainya. Itu adalah kejahatan luar biasa,” tegasnya di depan Komnas HAM.

Diketahui, rombongan massa bergerak dari Tangerang Selatan menuju Komnas HAM di Jakarta Selatan dengan iring-iringan sepeda motor. rian