Beranda Headline Mahasiswa Tuntut Pelanggaran HAM Pemilu 2019, Komnas HAM: Kita Pelajari Dulu

Mahasiswa Tuntut Pelanggaran HAM Pemilu 2019, Komnas HAM: Kita Pelajari Dulu

290
0

SIAGAINDONESIA.COM Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 terindikasi ada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Utamanya soal hilangnya hak pilih rakyat yang tidak diakomodir oleh pelenggara Pemilu. Hilangnya hak pilih tersebut adalah tidak diberikannya formulir C6 kepada 6,7 juta rakyat Indonesia.

Untuk mengawal hal tersebut, Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) bersama Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menggeruduk Kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Selatan. Mereka berorasi untuk menuntut Komnas HAM mengambil sikap karena hilangnya hak suara rakyat sama dengan melanggar Undang-Undang No.39 Pasal 23 ayat (1) Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.

Komisioner Komnas HAM, Amirudin Al Rahab pun bersedia menemui pendemo yang berada di depan gerbang Komnas HAM. Pada awalnya ia  berusaha mengalihkan konsentrasi tuntutan kepada KPU dan Bawaslu.

“Soal C6 kan sudah selesai. Apalagi yang dibicarakan? Sudah dilangsungkan itu semua saat pemilu. Itu (C6) undangan mencoblos kan. Tahapan kesitu sudah selesai. Itu dalam kewenangan Bawaslu dan sudah dibahas. Tugas Bawaslu adalah mengingatkan KPU. Kita sampaikan juga banyak hal ke KPU dan Bawaslu agar difasilitasi dengan baik hak pilih masyarakat saat persiapan Pemilu. Itu sudah lewat dan dilakukan,” ujar Amiruddin di depan massa.

Dia juga menyadari soal masyarakat yang hak pilihnya juga harus dilindungi.

“Saya tau masyarakat punya hak memilih dan dipilih. Tapi ada aturan main yang kemudian diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu,” tambahnya.

Namun massa merasa tidak puas dengan pernyataan Komisioner KPU tersebut, perwakilan massa langsung menanggapi dan tetap menuntut Komnas HAM bertindak, Senin (20/5).

“Jika persoalannya hanya sekedar Pemilu dan kecurangan, kita tidak akan datang ke Komnas HAM. Tapi akan ke Bawaslu, KPU dan DKPP. Tapi disini ada masalah yang lebih besar, yakni pelanggaran hak azasi untuk memilih dan dipilih secara politik seperti dituangkan dalam Undang-Undang No.39 Pasal 23 ayat (1) Tahun 1999. Makanya itu adalah wilayah Komnas HAM untuk menindaklanjuti. Bukan wilayah penyelenggara pemilu. Kami sadar betul bahwa Komnas HAM lebih paham terhadap persoalan ini dan segeralah bertindak,” jelas perwakilan massa, Sahroni Santoso.

Mendengar penjelasan tersebut, Amiruddin hanya terdiam dan berjanji akan mempelajarinya.

“Nanti kita pelajari dulu,” singkatnya sambil berlalu meninggalkan massa.

Pendemo pun merasa kecewa atas sikap komisioner Komnas HAM tersebut karena menganggap waktu yang diberikan untuk mempelajari sudah cukup.

“Sebelumnya kita sudah datang kesini untuk menyerahkan berkas yang ada. Apa tidak dipelajari?” saut pria yang akrab disapa Roni itu.

Setelah Amiruddin meninggalkan demonstran, sempat terjadi aksi dorong antara pendemo dan aparat keamanan yang berjaga. Massa sempat memaksa masuk agar Komnas HAM lebih tegas dan serius dalam bekerja. Namun tidak terjadi bentrokan lanjut karena masing-masing pihak saling menahan diri.

Diketahui, massa datang berdemo di depan kantor Komnas HAM untuk menuntut 6,7 juta hak suara rakyat yang hilang atau tidak diakomodir oleh penyelanggara pemilu.rian