Beranda featured Ini Yang Terjadi Jika Prabowo Gugat Pemilu Curang Ke MK

Ini Yang Terjadi Jika Prabowo Gugat Pemilu Curang Ke MK

44
0
Prabowo Subianto. Foto: Ist

SIAGAINDONESIA.COM Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perolehan pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) dinihari.

Pihak 02, kata Prabowo, telah memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki seluruh proses pemilu agar benar-benar mencerminkan proses pemilu yang jujur dan adil. Namun hingga pada saat terakhir dinilai tidak ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memperbaiki proses tersebut.

“Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang pernah kami sampaikan pada kesempatan tanggal 14 Mei lalu, kami paslon 02 menolak semua hasil perhitungan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 21 Mei 2019 dinihari tadi,” tegas Prabowo.

Karena Prabowo akan melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi untuk menolak hasil pilpres yang diumumkan KPU.

“Dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada pemilu 2019 ini,” kata Prabowo.

Dalam hal ini, Prabowo-Sandi bisa mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rentan waktu 3×24 jam pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU.

Sementara kepada seluruh komponen masyarakat, relawan, pendukung dan simpatisan paslon 02 yang saat ini sedang berdemo di kantor Bawaslu dan KPU, Prabowo mengimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum.

“Serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilaksanakan dengan damai, berakhlak, dan konstitusional,” pungkasnya.

Apakah dengan menempuh jalur hukum ke MK akan mengubah hasil pemilu? Pakar hukum tata negara Refly Harun pesimis gugatan kubu Prabowo-Sandi ke MK bisa mengubah hasil pemilu.

“Paling sekadar menyumbang bagi evaluasi pemilu ke depan,” kata Refly dalam akun Twitter pribadi, Selasa (21/5/2019).

Jika tujuannya sebatas membuktikan bahwa kecurangan itu memang ada, MK dapat menjadi forum. Sebab, persidangan MK bisa disaksikan seluruh rakyat.

“Tapi dengan paradigma ‘signifikan mempengaruhi hasil pemilu’, kiranya tidak mudah untuk mengubah hasil di MK,” jelasnya.

Untuk saat ini, Refly mengimbau kepada masyarakat untuk menunggu apakah Prabowo-Sandi akan mengajukan sengketa ke MK atau tidak.

“Kalau tidak, game is over. Jokowi-Maruf akan diumumkan sebagai calon terpilih,” sambungnya.

Jika paslon 02 mengajukan sengketa, maka publik harus menunggu belasan hari ke depan untuk tahu hasilnya. Apakah permohonan akan dikabulkan atau ditolak.

“Yang jelas, sejak 2004, semua permohonan sengketa pilpres ditolak,” lanjutnya.

Permohonan ditolak karena memang tidak mudah membuktikan klaim kecurangan berdasarkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, harus bisa didalilkan kehilangan atau penggelembungan suara minimal separuh dari selisih kedua paslon yang sebesar 16.957.123 suara.

“Jangankan membuktikan kehilangan atau penggelembungan jutaan suara. Ribuan suara saja susah. Terbukti di sini bukan sekadar klaim, tapi yang terbukti di persidangan dg fakta n data. Tidak hanya asumsi atau keyakinan masyarakat awam,” terangnya.

Sebenarnya, pemohon punya opsi kedua, yaitu beralih kepada aspek kualitatif. Praktik yang diterima selama ini, adanya kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM).

“Lagi-lagi tidak mudah membuktikan kecurangan yang TSM. Sekali lagi, terbukti di persidangan, bukan sekadar keyakinan awam. Sejak 2004, pemohon selalu gagal membuktikan adanya kecurangan TSM,” ungkapnya.

Dia menekankan bahwa paradigma MK selama ini soal sengketa pemilu ialah ‘signifikan mempengaruhi hasil pemilu’. Artinya, bisa saja satu hingga dua kecurangan terbukti, tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil pemilu.

“Sekali lagi, untuk sengketa pilpres, tidak mudah bagi pemohon karena begitu luasnya cakupan wilayah dan jumlah suara yang terlibat. Kecuali MK mengubah paradigmanya, asal ada kecurangan yang terbukti yang dilakukan paslon, bisa didiskualifikasi,” pungkas Refly.rmj/nya