Beranda featured Gugat Pemilu Karena Tidak Jurdil

Gugat Pemilu Karena Tidak Jurdil

34
0
Tim hukum BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan tim hukumnya akhirnya mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.43 WIB.

Hanya saja saat mendaftar gugatan, Prabowo Subianto tidak ikut ke MK. Tampak di antaranya Bambang Widjojanto yang merupakan eks pimpinan KPK, Denny Indrayana, Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo selaku penanggung jawab tim hukum Prabowo-Sandi serta Koordinator Jurubicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Mereka diterima panitia laporan di lobi lantai 1 gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus.

Tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga menyerahkan dokumen perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dokumen yang diserahkan berupa bukti-bukti penting sengketa pemilu. Dokumen itu diserahkan pada pukul 22.44 WIB dan diterima langsung oleh pihak MK.

“Secara resmi, saya akan menyerahkan ini beserta alat bukti,” kata Ketua Tim Advokasi, Bambang Widjojanto.

Setidaknya, ada beberapa tumpuk kertas laporan yang diserahkan mantan Wakil Ketua KPK ini kepada panitera MK.

“Mudah-mudahan ini penting di negara demokratis dan saya percaya walaupun untuk sampai ke sini membutuhkan effort yang luar biasa, saya percaya MK,” tandasnya.

Terpisah, Cawapres Sandiaga Uno menyebut langkah BPN Prabowo-Sandi mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, untuk mengobati kekecewaan rakyat atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 lalu.

“Hari ini kami, Prabowo-Sandi mengajukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi. Jalan ini kami tempuh sebagai bentuk tuntutan dari masyarakat, tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu,” ucap Sandi dalam keterangan tertulisnya.

Sandi menambahkan, pelaksanaan pesta demokrasi yang baru saja dilalui tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal itu tercermin dari banyaknya laporan terkait ketidakadilan baik sebelum, sesudah maupun setelah hari pencoblosan 17 April.

“Sangat sulit untuk mengatakan bahwa pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan adil. Kami mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksaan pemilu kemarin,” jelasnya.

Pasangan Capres Prabowo Subianto itu menegaskan, sikap rakyat Indonesia sangat jelas yaitu ingin berkontribusi dalam menentukan nasib bangsa dan negara.

“Rakyat sangat bersemangat karena ingin memperbaiki kesejahteraan mereka sehari-hari yang sampai sekarang dirasakan semakin sulit,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia berharap proses demokrasi yang kini masuk tahap sengketa Pemilu dapat mewujudkan kehendak rakyat yang menginginkan perubahan tersebut.

Sebelumnya, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan Hashim Djojohadikusumo secara resmi mengajukan gugatan ke MK. Dalam tim tersebut juga terdapat sekitar 8 lawyer yang unsur lainnya.nya