Beranda aneka Masyarakat Diminta Awasi Panitia Pilkades Serentak, Apa Alasanya ?

Masyarakat Diminta Awasi Panitia Pilkades Serentak, Apa Alasanya ?

159
0

SIAGAINDONESIA.COM – Bergulirnya pesta demokrasi pasti menarik disimak pasca Pemilu 2019 apalagi di Ngawi, Jawa Timur bakal digelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak terhadap 178 desa dari 213 desa. Sejak awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi sudah pasang ‘warning’ terhadap panitia pilkades jangan bermain api dibalik perhelatan politik ala desa tersebut. 

 

Achmad Roy Rozano Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Ngawi meminta panitia pilkades harus cermat dalam menggelar semua tahapan menuju 29 Juni 2019. Jangan sampai secara teknis pelaksanaan pilkades serentak tersebut menabrak peraturan yang ditetapkan pemerintah (Pemkab Ngawi-red). 

 

“Jangan sampai mencoba mengotak atik aturan yang telah dirumuskan dalam peraturanya. Semua harus didasari mekanisme yang ada,” ujar Roy, Senin, (27/05/2019).

 

Ia memantapkan, semua tahapan harus merujuk pada Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepala Desa dan Perbup Nomor 08 Tahun 2019. Apabila sudah sesuai prosedur pelaksanaan akan meminimalisir permasalahan. Roy mengungkapkan, celah tindakan melawan hukum bisa saja dilakukan oleh panitia desa.

 

Antara lain dengan sengaja melakukan pemungutan biaya terhadap calon kepala desa (cakades). Selain itu menganggarkan diluar kebutuhan pilkades itu sendiri misalkan  memainkan nominal honor kepanitiaan dan pengadaan seragam panitia.

 

“Semua celah yang berpotensi ugal-ugalan penggunaan anggaran sudah kita tutup dan diantisipasi. Makanya masyarakat ikut mengawasi jangan jor-joran soal honor panitia atau aji mumpung melalui momen pilkades ini,” jlentrehnya.

 

Soal anggaran yang dikucurkan Pemkab Ngawi untuk membiayai pilkades serentak senilai Rp 9,4 miliar bersumber APBD Kabupaten Ngawi 2019. Dengan nilai itu sudah cukup baik pembiayaan pada tempat pemungutan suara menyesuaikan  jumlah dusun maupun pengadaan surat suara. 

 

“Dana pilkades sudah diserap oleh panitia desa sekarang tinggal 19 desa dari 19 kecamatan yang belum menyerap sama sekali,” pungkasnya. (pr)