Beranda HIGHLIGHT Tabrak Permenkumham 3/2018, Pembebasan Bersyarat Henry Gunawan Disoal

Tabrak Permenkumham 3/2018, Pembebasan Bersyarat Henry Gunawan Disoal

13
0
Henry Gunawan saat disidang di Pengadilan Negeri Surabaya.

SIAGAINDONESIA.COM Pembebasan bersyarat (PB) terpidana Henry J Gunawan oleh Dirjen Kemenkuham dinilai telah menabrak Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 3 tahun 2018.

Dikatakan Tonic Tangkau selaku kuasa hukum korban dalam kasus penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket, Malang, dalam aturan Permenkumham nomor 3 tahun 2018 pasal 28 A dengan tegas menyatakan PB apabila (terpidana) telah menjalani masa hukuman 2/3 atau sekurang kurangnya 90 hari.

Menurut Tonic, bila dipahami rumusan pemberian PB secara acontrario, yang berhak mendapatkannya adalah terpidana yang hukumannya di atas 1 tahun dan telah menjalani hukuman minimal 9 bulan.

“Kalau hukumannya setahun apakah memenuhi syaratnya PB, silahkan dikaji yuridisnya karena undang undangnya menulis begitu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2019).

Dalam kasus tipu gelap kasus tanah di Celaket, Malang, Bos PT Gala Bumi Perkasa tersebut baru menjalani hukuman 7 bulan 14 hari ditambah dengan remisi yang didapatkannya dari hari raya Waisak sebanyak 15 hari.

“Secara acontrario, berartikan kalau pun 2/3 pengertian di situ sudah menjalani 9 bulan, kalau dia hanya jalani 7 bulan lebih belum 8 bulan apakah boleh mendapatkan PB itu. Silahkan saya kira yang berhak menjawab di sini yang paling tepat adalah pemberi PB itu sendiri,” jelasnya.

Karena dirasa pemberian PB kepada Henry J Gunawan telah mencederai rasa keadilan korban, maka korban melalui tim kuasa hukumnya akan menempuh upaya hukum dan melayangkan surat.

“Kami pasti akan ada upaya klarifikasi cek and balance, bertanya kesana kemari, bahkan kalau perlu membuat surat kemana mana untuk menanyakan apakah sudah memenuhi syarat PB ini. Dan sudah kami lakukan ke kejaksaan dan dapatkan info ternyata tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Rutan Medaeng,” demikian Tonic.

Sementara itu Kajari Surabaya Anton Delianto membantah pihaknya menerima surat dari Rutan Medaeng terkait prosedur PB yang dimohonkan Henry Gunawan.

“Sudah saya cek, tidak ada surat masuk. Kalau ada surat pasti akan kami jawab,” ujar Anton saat dikonfirmasi.

Anton menjelaskan bahwa seseorang bisa mendapatkan PB, apabila yang bersangkutan tidak sedang tersangkut perkara pidana lain.

Terkait bantahannya tersebut, pihak Kejari Surabaya berencana untuk membuat surat klarifikasi. “Saya akan koordinasi dulu ke Kasipidum untuk membuat surat klarifikasi,” pungkasnya.

Sebaliknya, Anton meminta awak media untuk mengklarifikasi sendiri ke pihak Rutan Medaeng.

Untuk diketahui, informasi dikabulkannya PB Henry J Gunawan disampaikan Kasi Pelayanan Tahan Rutan Medang, Ahmad Nuridukha, Jum’at (17/5).

Pria yang akrab disapa Dukha ini mengaku permohonan PB yang diajukan Henry J Gunawan sesuai dengan prosedur, termasuk telah mengirim surat ke Kejari Surabaya untuk menanyakan apakah yang bersangkutan masih tersangkut pidana lain.

Namun, Dukha mengaku jika surat yang dikirimnya tidak dibalas oleh Kejari Surabaya, sehingga Henry dianggap tidak sedang terangkut pidana lain.

Keterangan Dukha langsung dibantah oleh Ali Prakoso dan Darwis, dua jaksa yang menangani tiga perkara pidana Henry J Gunawan dan menyebut penentuan PB kepada Henry J Gunawan merupakan hal yang ngawur dan tidak masuk akal karena jelas-jelas Henry masih terlibat dua perkara pidana lain yang masih berproses hukum. 

Dua perkara tersebut adalah perkara penipuan pedagang pasar turi (No: 3409/Pid.B/2017/PN.Sby) yang diputus hakim PN Surabaya 2 tahun dan 6 bulan pada 4 Oktober 2018, dan vonis hukuman 3 tahun pada perkara penipuan kongsi nya di proyek pembangunan pasar turi (No: 2463/Pid.B/2018/PN.Sby) yang diputus pada 19 Desember 2018.man/nya