Beranda aneka Pengusaha Galangan Kapal Keluhkan Tak Ada Pengolahan Limbah di Jatim

Pengusaha Galangan Kapal Keluhkan Tak Ada Pengolahan Limbah di Jatim

50
0
Pengusaha galangan kapal di Jatim yang tergabung di IPERINDO Jatim

SIAGAINDONESIA.COM – Perusahaan galangan kapal yang tergabung di Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Jatim menghadapi persoalan serius, tak ada lokasi pengolahan limbah industri yang dihasilkan delapan perusahaan yang bernaung di wadah itu.

 

“Kami menghadapi persoalan serius yang belum terpecahkan terkait limbah industri dari galangan kapal yang, tersimpan hingga menggunung dari pekerjaan sandblasting yang belum bisa dibuang karena sangat besar biayanya,” terang Momon Hermono, di sela Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Anggota dan Mitra IPERINDO Jatim, yang menghadirkan pembicara Pakar Lingkungan Profesor DR Suparto Wijoyo di sebuah hotel, Selasa (27/5/2019).

 

Kata Momon, besarnya biaya karena lokasi pembuangannya sangat jauh, yakni di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Selama ini, lokasi pembuangan di Gresik juga tidak menerima lagi.

 

“Sudah tiga bulan ini, lokasi yang di Gresik juga tidak mau menerima,” tambahnya.

 

Pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memikirkan dan mengupayakan lokasi pembuangan limbah.

 

Ditambahkan, mitra pengambil limbah juga ketakutan, dengan aturan yang banyak membuat mereka dijerat dengan pasal pidana, dan tak sedikit yang ditahan polisi.

 

“Mitra kerja kita banyak yang gelisah dan takut, karena aturan yang tidak sedikit mereka ditahan polisi,” tambahnya.

 

Solusi jangka pendek, lanjut Momon dengan membeli pasir, karena bisa untuk membersihkan limbah berupa kelupasan cat, untuk itu kita harus menggandeng pakar biar mengerti dan paham soal limbah galangan kapal.

 

Ketua Bidang Repair Kapal DPP IPERINDO Jatim, Rome Hasan Basri menambahkan, yang menjadi persoalan, limbah pasir bekas sandblasting belum bisa dibuang hingga kini menumpuk, belum ada yang mau menerimanya.

 

“Kami berharap, Jatim bisa memiliki tempat pengolahan limbah sehingga biayanya tidak semahal kalau dikirim ke Jawa Barat,” katanya.

 

Sementara, Pakar Lingkungan Universitas Airlangga, Profesor Dr. Suparto, mengatakan limbah itu tidak dibuang dalam paradigma manajemen limbah.

 

“Kalau bicara limbah itu dalam paradigma manajemen limbah, artinya sisa kegiatan industri maupun operasional kapal itu tidak dibuang tapi limbah dikelola. Maka untuk mengatasi berbagai problema ini, saya mendukung provinsi Jatim yang akan membangun pengelolaan limbah yang pernah dan sudah diwacanakan oleh Gubernur Soekarwo bahkan, telah dilakukan peletakan batu pertama,” ujar Suparto.

 

“Luasan awal untuk instalasi pengolahan limbah 50 hektar yang dimulai 5 hektar di tahap awal di Cendoro, Mojokerto itu mendapat suport seluruh stakeholders, sehingga perlu dipercepat realisasinya oleh gubernur yang baru, Ibu Khofifah,” tambahnya.

 

Karena, lanjut lelaki asal Lamongan itu, limbah B3, misalnya limbah industri tidak bisa kalau hanya dikelola secara monopolistik oleh pengelola limbah di Cilingsi saja, sebab costnya tinggi dari biaya transportasi dan sebagainya serta tidak efektif.

 

Kalau saja 1,7 juta limbah baik industri maupun limbah kapal mampu dikelola Jawa Timur, maka berapa pertumbuhan ekonominya akan meningkat, dunia industri akan tumbuh dengan bagus, tenaga kerja akan terserap.

 

Yang lebih terpenting lagi, lingkungan akan selamat. Kalau jatim tidak mempunyai pengolahan limbah sendiri, itu sebenarnya bunuh diri.

 

Karena persoalannya tidak hanya masalah cost saja akan tetapi ibarat rumah tangga secantik apapun Green City Clean sekalipun dengan berbagai penghargaan, baik adipura, kalpataru dan sebagainya, kalau tidak memiliki tong sampah tentu jadi persoalan.

 

Pendekatannya, harus pendekatan fungsional. Jika Jatim tidak mempersiapkan pengelolaan limbah, sama saja menyiapkan tragedi besar, apalagi jika dibuang sembarangan.

 

“Kalau rencana pembangunan pengolahan limbah di Mojokerto itu jadi, maka kontrol pemerintah akan mudah sebab seluruhnya akan ke satu tempat,” katanya.

 

PAD daerah juga akan meningkat dan pemerintah bisa tahu perusahaan mana yang tidak taat atas limbah industrinya.

 

“Kalau sekarang seperti apa, jarang terdeteksi akhirnya ujung-ujungnya di kriminalisasi. Kasihan mereka yang sebetulnya adalah pahlawan limbah,” tandasnya.

 

Menurut Suparto kondisi itu akan memberi peluang bahwa limbah adalah penyalahgunaan hukum. Karena, orang akan mudah diseret dengan dalih atas nama hukum dan ditahan.

 

“Padahal urusan administratifnya yang belum, itu harus dituntaskan,” tegas Suparto.

 

Suparto dalam paparannya juga menyebut, di sekitar kita limbah terus berserakan. Solusinya harus saling bekerjasama dan tolong menolong untuk mengatasinya. Dan juga dibudayakan hidup lebih tertib dengan memahami limbah dan keburukannya.

 

“Kesadaran harus terus ditingkatkan, untuk memahami bahayanya limbah. Misalnya saja, di rumah kita, oli diletakkan sembarangan, baterai juga sama. Termasuk, kebiasaan memanasi kendaraan yang menimbulkan limbah berbahaya dengan kandungan logam berat, itu sangat berbahaya bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Akibatnya, berapa ribu sel otak mati, karena emisi,” pungkas Suparto.tji