Beranda aneka Awas Kades, Jangan Rekayasa Anggaran Dana Desa Jika Tidak Mau Bui

Awas Kades, Jangan Rekayasa Anggaran Dana Desa Jika Tidak Mau Bui

145
0

SIAGAINDONESIA.COM – Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa. Namun ketika Kepala Desa (Kades) menggunakannya diluar ketentuan yang berlaku, terancam sangsi tegas termasuk berurusan dengan pidana.

 

Kabul Tunggul Winarno Kepala DPMD Ngawi mengatakan, jangan sampai merekayasa DD kalau tidak mau berhadapan dengan hukum. Peluang dan niat untuk korupsi biasanya terjadi minimnya kontrol masyarakat. Sehingga pengawasan masyarakat secara langsung sangat dibutuhkan.

 

“Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Kabul via selular, Minggu, (02/06/2019).

 

Ketegasan Kabul tersebut juga sesuai dengan pernyataan sikap Anwar Sanusi Sekjen Kemdes PDTT beberapa waktu lalu. Dimana, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa. 

 

Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

 

Di sisi lain, menurut Anwar beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan diantaranya peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat desa. Selain itu, hal yang menghambat serapan dana desa sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.

 

“Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” ungkap Anwar.

 

Namun, Anwar menjelaskan ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan. (pr)