Beranda featured Rusuh 22 Mei Diungkap, Ada Yang Keberatan

Rusuh 22 Mei Diungkap, Ada Yang Keberatan

38
0
Aksi kerusuhan 21-22 Mei.

SIAGAINDONESIA.COM Aksi yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei untuk menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbagi menjadi dua segmen.

Hal ini ditegaskan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, segmen pertama aksi terjadi pada Selasa (21/5/2019) pukul 14.00 hingga 21.00.

Aksi ini berjalan damai. Bahkan pihak keamanan memberi toleransi bahwa aksi bisa berlanjut hingga lebih dari pukul 18.00.

“Karena momentum bulan Ramadan, meminta waktu berbuka puasa, maghrib, isya, sampai tarawih. Alhamdulillah tanpa sekat,” terangnya.

“Korlap kembali berkoordinasi dan menghimbau massa agar kembali,” imbuhnya.

Sementara di aksi segmen kedua berbanding terbalik. Aksi ini dimulai pada pukul 22.30 secara tiba-tiba. Muncul 500 lebih massa di depan dan samping Gedung Bawaslu melakukan penyerangan dan perusakan.

“Bahkan petugas yang mengimbau diserang. Bukan hanya menggunakan bena kecil tapi juga benda mematikan,” sambungnya.

Iqbal menguraikan bahwa benda mematikan itu di antaranya adalah bom molotov, batu berukuran besar, petasan roket, pedang, hingga panah beracun.

Saat ini pihak kepolisian sudah mengantongi bukti kuat terkait dalang kerusuhan 21-22 Mei lalu.

“Itu sedang kami dalami. Yang jelas penyidik sudah menyita alat bukti, sudah menyita buku bank (buku rekening), (menemukan) aliran dana, dan lain-lain. Itulah teknis taktik strategi penyidik,” tegas Iqbal.

Dalam kasus ini, nama Habil Marati muncul dan menjadi sosok yang jadi perbincangan publik. Pasalnya, polisi menangkap politikus PPP ini terkait rencana pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional. Habil Marati berperan sebagai pemberi uang kepada Kivlan Zen yang kemudian diteruskan kepada para eksekutor.

Habil Marati ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan pada Rabu (29/5/2019). Uang yang diberikan Habil Marati ke Kivlan Zen digunakan untuk pembelian senjata api.

“Tersangka HM berperan memberikan uang. Uang yang diterima tersangka KZ (Kivlan Zen) berasal dari HM, maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api,” kata Kasubdit I Dirtipidum Bareskrim Polri Kombes Daddy Hartadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Uang yang diserahkan Habil Marati ke Kivlan sebesar SGD 15 ribu atau senilai Rp 150 juta adalah dana operasional. Kombes Daddy mengatakan Kivlan Zen lalu mencari eksekutor dan memberi target 4 tokoh nasional.

“HM juga memberikan uang Rp 60 juta kepada tersangka HK alias I (Iwan) untuk biaya operasional dan pembelian senpi,” jelasnya.

Polisi menyita HP yang digunakan Habil Marati untuk berkomunikasi. Ada pula printout rekening bank yang disita.

Tak hargai asas praduga tak bersalah

Sementara itu Kuasa hukum Kivlan Zen, Muhammad Yuntri menilai polisi tak menghargai asas praduga tak bersalah, baik semenjak kliennya ditangkap hingga kini saat polisi memaparkan ke publik keterlibatan kliennya dalam kasus tuduhan makar hingga perencanaan 4 tokoh.

“Satu, kami mengimbau semua pihak menghargai praduga tak bersalah. Kedua waktu Pak Kapolri sama Pak Wiranto pernah konpers di Polhukam memaparkan alat bukti, ini kan kesannya sudah memaksakan kehendak bahwa dan melanggar praduga tak bersalah. Ketiga tentang kasus makar, kepemilikan senjata api, dan kasus rencana pembunuhan, ini semua kan pengembangan dari kasus 2 tersangka lain,” kata Yuntri, Selasa (11/6/2019).

Yuntri menjelaskan, tuduhan makar kepada Kivlan sulit dibuktikan. Kemudian, penahanan Kivlan setelah diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis (30/5/2019), juga dianggap berlebihan.

“Kalau makar dari Bang Eggy Sudjana kemudian dikembangkan seolahnya Pak Kivlan itu, tak terbukti, susah masukannya, akhirnya ndak masuk. Kemudian senjata api dari Iwan, Iwan sebagai tersangka dikembangkan, dan itu selesai diperiksa dari masalah makar, kemudian beliau ditangkap, langsung ditahan, ini kan kalau OTT sih nggak apa-apa,” ucapnya.

“Waktu itu kita kalau bisa ditunda lah, polisi kan harus sesuai KUHP, bukan menafsirkan undang-undang pidana, pidana kan tak boleh ditafsirkan, jadi panggilan itu harus 3 hari sebelum hari H. Ini langsung ditangkap, langsung dipaksa untuk BAP yang semestinya itu kan nggak urgent waktu itu, beliau nggak akan lari kok, itu kami protes. Malam itu juga diperiksa sampai pagi kemudian ditahan di Guntur,” sambungnya.

Yuntri menegaskan kliennya tak melakukan hal seperti yang disampaikan oleh penyidik ataupun tersangka perencanaan pembunuhan dalam video di jumpa pers siang tadi di Kemenko Polhukam. Dia menegaskan, cerita salah satu tersangka justru berbanding terbalik dengan yang dijabarkan Kivlan ke kuasa hukum.

“Pada intinya yang kami dengar langsung dari Pak Kivlan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan pihak penyidik yang tadi dipaparkan,” jelasnya.

Usut kematian ratusan petugas KPPS

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi langkah pemerintah yang mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei 2019, bisa jadi bias.

“Harusnya lebih holistis. Jangan menjadi satu versi. Tentu kalau versinya versi pemerintah sangat bias,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Fadli menilai seharusnya pemerintah terlebih dahulu membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan 22 Mei. Ia heran pemerintah, dalam hal ini Polri, tiba-tiba saja mengungkapkan dalang di balik kerusuhan itu.

“Seharusnya ada ada satu tim gabungan pencari fakta ya, seperti dulu 21 tahun lalu jg dibentuk TGPF terdiri dari civil society dan pihak yang terkait, stakeholder yang terkait,” ujar politikus Gerindra itu.

Sehingga, menurutnya, ada independensi dari tim ini untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dan kenapa sampai timbul korban jiwa, kemudian mungkin bisa dipelajari tentang siapa yang melakukan dan seterusnya.

Senada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah pihak kepolisian mengusut tuntas kerusuhan 21-22 Mei. Namun PKS juga mengingatkan korps baju coklat itu harus adil. Kasus kematian ratusan petugas KPPS juga harus diusut tuntas.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPR, Selasa (11/6/2019).

“Untuk kasus kerusuhan 21-22 Mei silahkan Polisi usut tuntas biar terang benderang. Namun dalam penegakan hukum, perlu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip hukum dan penegakan hukum,” kata Hidayat.

Artinya, dia melanjutkan, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Polri mengedepankan prinsip penegakan hukum yakni harus ada basis bukti.

PKS, katanya sejak awal meminta semua peristiwa hukum yang terjadi  paska Pilpres 2019 diusut tuntas. Tidak saja kasus kerusuhan 21-22 Mei tapi juga kasus kematian ratusan petugas KPPS.

Menurutnya pihak kepolisian harus menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Sebab selain memakan korban lebih dari 600 nyawa pahlawan demokrasi melayang dan 3000 orang yang  dirawat di rumah sakit, pihaknya melihat masih ada masalah  hukum yang harus dibuka. Namun Hidayat tidak menyebutkan masalah hukum apa yang dimaksud.

“Semuanya harus dibongkar secara transparan sesuai dengan fakta-fakta hukum. Langkah itu penting agar semua orang tahu bahwa kita masih berada di negara hukum yang bernama Indonesia,” ujar Hidayat.nya