Beranda Headline SIDANG GUGATAN PILPRES: Misteri Harta Jokowi Hingga Desakan Menangkan Prabowo-Sandi

SIDANG GUGATAN PILPRES: Misteri Harta Jokowi Hingga Desakan Menangkan Prabowo-Sandi

56
0
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam persidangan di MK, Jumat (14/6/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Berdasarkan gugatan yang dibacakan di sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019.

Atas dasar itu, kubu 02 mendesak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Meminta majelis menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden,” ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam persidangan di MK, Jumat (14/6/2019).

Dalam SK KPU tersebut, pasangan Jokowi-Maruf disebut meraih 85.036.828 suara atau 55,41 persen sementara Prabowo-Sandi sebanyak 68.442.493 atau 44,59 persen.

Sementara itu, Bambang menegaskan pihaknya memiliki hitungan sendiri mengenai hasil pilpres. Dalam hal ini, Majelis MK diminta untuk menyatakan bahwa hitungan yang benar sesuai dengan yang dimiliki kubu 02.

Dalam hitungan itu, kubu Jokowi-Maruf mendapat suara sebesar 63.573.169 suara atau setara dengan 48 persen. Sementara Prabowo-Sandi tampil sebagai pemenang dengan 68.650.239 atau 52 persen.

“Meminta majelis menyatakan perolehan suara yang benar,” tandas mantan komisioner KPK itu.

Selain itu, Bambang Widjojanto juga mempersoalkan sumbangan dana kampanye Pilpres 2019 dari capres 01, Joko Widodo (Jokowi).

Diungkapkan Bambang, di dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tertanggal 25 April 2019, angka sumbangan pribadi Jokowi disebutkan sebesar Rp 19.508.272.030.

“Tapi, dalam waktu 13 hari menjadi janggal (misteri) ketika Kas dan Setara Kas di dalam harta kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah 6 miliaran tertanggal 12 April 2019 mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp 19 miliar pada tanggal 25 April 2019. Bertambah Rp 13 miliaran dalam waktu 13 hari,” paparnya saat membacakan materi gugatan.

Bambang juga menyebut kejanggalan lainnya dari sumbangan dana kampanye paslon 01.

Dia kemudian mengutip siaran pers Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan ada sumbangan yang diterima paslon 01 dari dua kumpulan bernama Golfer TRG dan Golfer TBIG.

Disebutkan dalam laporan ICW dimaksud, perkumpulan Golfer TRG menyumbang Rp 18.197.500.000, sementara perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19.724.404.138.

Bambang mengklaim, sumbangan melalui dua kelompok perusahan Golfer itu bertujuan untuk mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya.

“Sudah sangat jelas di atas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebih batas dana kampanye dari kelompok sebesar Rp 25.000.000.000,” ucap mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di hadapan majelis hakim konstitusi.nya