Beranda Headline Kecerdikan Tim Hukum Prabowo-Sandi, Sidang Gugatan Pilpres Tak Seperti 2014

Kecerdikan Tim Hukum Prabowo-Sandi, Sidang Gugatan Pilpres Tak Seperti 2014

32
0
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dalam persidangan di MK, Jumat (14/6/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pilpres 2019 telah diuraikan di dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Inilah yang kemudian disebut oleh eks Ketua MK Mahfud MD sidang kali ini menarik dibanding 2014 lalu. Sebab, hampir seluruh permohonan mengarah ke masalah kecurangan yang bersifat kualitatif.

Mahfud mencatat sejumlah poin mengenai gelaran sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019. Menurutnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto itu, tidak ada lagi adu data C1 dalam sidang sebagaimana yang terjadi di tahun 2014 lalu.

“Beberapa kontainer form yang dibawa KPU untuk adu data tampaknya tak perlu dibuka karena pemohon (kubu Prabowo-Sandi) tidak membawa data form yang akan diadu dengan data KPU. Fokusnya kecurangan,” tegas Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, Jumat (14/6/2019).

Mahfud bahkan memuji tim kuasa hukum Prabowo-Sandi berhasil mengarahkan agar sidang memeriksa kecurangan yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif.

“Tim hukum pemohon cukup cerdik memfait-accompli dan mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan (kualitatif). Mereka mengutip Yusril, Jimly, Saldi, Arief, saya dan lain-lain yang mengatakan bahwa MK berwenang memeriksa kecurangan dalam proses pemilu demi mengawal konstitusi dan keadilan substantif,” tegas Mahfud.

Memang, Mahfud menegaskan bahwa sejak 2008 lalu MK sudah mendeklarasikan diri “Bukan Mahkamah Kalkulator” yang bekerja sebatas menghitung selisih suara.

“Bahwa MK berwenang memeriksa kualitas proses & kecurangan itu sudah bagian dari hukum peradilan kita sampai dengan saat ini. Yang harus kita tunggu adalah bagaimana membuktikan curang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) itu,” ujarnya.

Mahfud berkesimpulan bahwa sengketa hasil Pilpres 2019 secara kuantitatif (numerik) sudah selesai karena paslon 02 tidak membawa data yang bisa diadu dengan data KPU di MK.

“Tak ada sengketa hasil perhitungan (angka) resmi kecuali bumbu-bumbu. (Kesimpulan) kedua, sidang di MK tinggal pembuktian kualitatif tentang kecurangan TSM,” tutupnya.

Dalam sidang PHPU tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi membeberkan kecurangan TSM mulai dari pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenangan petahana, surat suara telah tercoblos 01, hingga 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga digandakan telah dilampirkan oleh Kuasa Hukum 02 Prabowo-Sandi dalam persidangan.

Bambang widjojanto juga mengapresiasi putusan Majelis Hakim MK yang telah menerima perbaikan permohonan materi gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Menurutnya, perbaikan permohonan tersebut telah membuat kuasa hukum Jokowi-Maruf selaku pihak terkait dan KPU selaku pihak termohon menjadi bingung atau kewalahan.

“Ini majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit dengan bahasa yang implisit bahwa permohonan yang dipakai adalah permohonan yang dibacakan dalam persidangan,” kata Bambang usai sidang.

“Wajar kalau mereka bingung. Saya tidak yakin MK menolak sih insyaallah,” imbuhnya.

Bambang yang juga mantan wakil ketua KPK ini mengaku bahwa pihaknya tetap optimis akan memenangkan gugatan perkara sengketa Pemilu 2019 di MK. Sebab, Bambang menyebut pihak kuasa hukum 01 dan KPU sempat berkeberatan dengan putusan MK yang tidak mempermasalahkan perbaikan permohonan perkara 02.

“Tadi dilakukan majelis hakim bersifat akomodatif mencoba mempertimbangkan semuanya. Prinsip kami menghadirkan optimisme dan berupaya sehebat yang kami lakukan untuk menunjukkan bahwa proses ini (Pilpres 2019) ada masalah,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa pihaknya telah menguraikan sejumlah fakta-fakta dalam persidangan terkait adanya 17 DPT siluman yang tak ada kejelasan dan terbukti dengan temuan sejumlah NIK ganda hingga terjadi penggelembungan suara.

“Kita menemukan NIK ganda, kita sebut NIK gandanya dimana. Kita sebut namanya siapa dimana saja. NIK ganda seperti apa? tanggal lahir gandanya seperti apa. Mudah-mudahan ini akan mengubah konstalasi bagaimana cara beracara di MK,” demikian kata pria yang akrab disapa BW itu.nya