Beranda aneka DPRD Gresik Ajak Pihak Terkait Untuk Bersama Selesaikan Persoalan Kali Lamong

DPRD Gresik Ajak Pihak Terkait Untuk Bersama Selesaikan Persoalan Kali Lamong

7
0
SIAGAINDONESIA.COM DPRD Forum besar untuk menuntaskan problem banjir Kali Lamong, yang terjadi setiap tahun di saat musim hujan. Bakal digelar DPRD Gresik, sebagai tindak lanjut dari rapat kerja (raker) yang pernah digelar Komisi III dan pimpinan legislatif setempat bersama BBWS pada bulan Maret lalu.
 
“Forum dengan melibatkan banyak komponen terkait hal tersebut, perlu dilakukan untuk menuntaskan problem banjir Kali Lamong,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik Mohammad Syafi AM, Senin (17/6/2019).
 
“Pada forum besar itu, nantinya akan melibatkan Kementerian PUPR RI yang termasuk didalamnya BBWS Pemprov Jatim, DPUTR, camat, dan kepala desa yang wilayahnya masuk dalam zona aliran Kali Lamong,” ujarnya.
 
Di tambahkan Syafi, bahwa forum itu juga akan melibatkan Kabupaten lain. Seperti, Mojokerto dan Lamongan yang wilayahnya termasuk dalam aliran Kali Lamong. Untuk duduk bersama, menuntaskan permasalahan yang  bencana bencana itu.
 
“Untuk memaksimalkan rencana itu, kami bakal melibatkan banyak media massa untuk membantu publikasi. Sehingga, bisa diketahui masyarakat luas,” tuturnya.
 
Berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya dengan BBWS, Syafi’ mengungkapkan bahwa Kali Lamong yang membentang diwilayah Kabupaten Gresik sepanjang 64 km. Maka, harus dilakukan normalisasi total untuk mengatasi banjir. Namun untuk melakukan normalisasi total, dibutuhkan pembebasan lahan seluas 109,66 hektare sepanjang bantaran Kali Lamong.
 
“Kali Lamong yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik, melintasi 24 desa di 5 kecamatan. Yakni, Balongpangang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kebomas. Kali Lamong juga terhubung dengan Kabupaten Lamongan sepanjang 40 km, dan Mojokerto 8 km,” paparnya. 
 
“Untuk pembebasan lahan dibantaran Kali Lamong, membutuhkan biaya sekitar Rp 960 miliar. Angka itu, hampir menyamai Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Gresik,” ungkapnya.
 
Bahkan, Pemerintah pusat sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan normalisasi total Kali Lamong. Syaratnya, kebutuhan lahan sebanyak 109,66 hektare itu bisa dipenuhi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik,” tegasnya.
 
“Dari 109,66 hektare lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi, banyak lahan bantaran yang sudah menjadi milik perorangan. Bahkan, banyak tanah yang telah terbit sertifikat,” tandasnya. Zer