Beranda News Dinilai Bikin Gaduh, Diknas Hentikan Sementara Proses PPDB Di Jatim

Dinilai Bikin Gaduh, Diknas Hentikan Sementara Proses PPDB Di Jatim

134
0

SIAGAINDONESIA.COM Dinas Pendidikan Nasional (Diknas)Jatim menghentikan sementara proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem zonasi. Pasalnya, proses PPDB sistem zonasi ditolak warga Surabaya.

“ Untuk sementara kami hentikan PPDB di Jatim sampai besok, Kamis (20/6/2019),”kata Plt Kadindik Jatim Hudiono saat ditemui di Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Dikatakan oleh Hudiono, penghentian sementara tersebut sampai ada keputusan Menteri Pendidikan terhadap PPDB sistem zonasi.” Besok ada rapat di Jakarta terkait evaluasi PPDB di Indonesia. Kami sampaikan ke pak Menteri atas penolakan warga Surabaya ini. Kami menunggu keputusan pak menteri terkait PPDB di Jatim, “jelasnya.

Ditambahkan oleh Hudiono, pihaknya masih menunggu arahan dari Mendiknas terkait PPDB SMPN dan SMAN.” Kami hanya kepanjangan pemerintah pusat dan hanya menjalankan keputusan menteri. Oleh sebab itu kami menunggu dari pusat,”jelasnya.

Sebelumnya, warga Surabaya menolak pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Salah satu orang tua siswa di Surabaya bernama Samsul Arifin berharap sistem zonasi yang diterapkan di SMAN dan SMPN dievaluasi. “ Kami minta dievaluasi dengan minimal diimbangi dengan pembangunan jumlah sekolah negeri baru diwilayah yang tidak memiliki sekolah negeri,”jelasnya.

Sebab, sambung Samsul, setiap warga berhak mendapat kesempatan untuk bersaing memperebutkan kursi di sekolah negeri. 

Aksi demo,  atas penolakan ini juga terjadi di DPRD Jatim, ratusan orang tua dan siswa memenuhi ruang banmus DPRD Jatim. Diterima oleh 2 anggota FPDIP DPRD Jatim Agatha Retnosari dan Gunawan,  mereka menuntut sistem Zonasi ini di hentikan dan diganti dengan sistem yang lama. 

“Anak saya tidak dapat masuk sekolah negeri, padahal nilainya besar. Sedang saya tidak mampu membiayai ke sekolah swasta. Saya single parent dengan anak 4 Bu, saya hanya siapkan untuk biaya seragam saja,” kata seorang ibu sambil menangis. 

Mendengar keluhan warga , Agatha dan Gunawan menegaskan fraksinya akan minta agar pemerintah melakukan evalausi atas program ini, dan meminta agar Gubernur Jatim dan Kadiknas Jatim lakukan discrazy, “Ternyata banyak yang jadi korban atas aturan ini maka kami FPDIP minta agar program ini di evaluasi dan Gubernur lakukan discrazy, untuk mengahentikan sementara untuk dicarikan solusi terbaik,” kata Agatha. Nang