Beranda Headline Datang Lebih Awal di Kejati Jatim, Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH...

Datang Lebih Awal di Kejati Jatim, Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Ungkap Kasus Korupsi YKP

18
0
Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Usai Diperiksa Penyidik Kejati Jatim Sebagai Saksi Kasus Korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP), (foto: Ad)

SIAGAINDONESIA.COM Giliran Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono alias Bambang DH memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Jatim, Selasa (20/6/2019).

Namun kedatangan Bambang DH di Kejati Jatim ini berbeda dengan saksi lainnya. Bahkan mantan Wali Kota Surabaya dua periode tahun 2002-2010 datang lebih awal, sehingga lepas dari sorotan wartawan.

“Iya tadi datang setengah sembilan. Sekarang diatas.” jelas Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.

Kendati datang terlalu pagi, lanjut Richard, mantan Walikota Surabaya ini harus mengikuti prosedur penyidikan. Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Usai diperiksa selama 5 jam dengan 20 pertanyaan, mantan Wali kota Surabaya, Bambang DH memberikan pengakuan yang mengejutkan pada awak media terkait kasus mega korupsi atas hilangnya aset Pemkot Surabaya yang berpindah tangan ke PT Yekape.

“Saya mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam mengamankan aset Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Bambang DH kepada Sicom saat memberikan keterangan usai pemeriksaan di Kejati Jatim, Selasa (25/6).

Diungkapkan Bambang, sebelum kasus ini disidik Kejati Jatim, ia yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya menggantikan Sunarto mengaku telah melayangkan surat kepada YKP, yang intinya meminta agar aset tersebut dikembalikan ke Pemkot Surabaya, Namun ditolak Pengurus YKP yang saat itu ketuanya adalah Sekda, M Jasin.

“Nah, di dalam kronologis pendirian YKP, modal awalnya dari APBD Pemkot Surabaya, demikian juga dalam perjalanannya. Kemudian ketika saya yakin itu merupakan milik aset Pemkot Surabaya, lalu saya melakukan pendekatan secara kekeluargaan, secara lisan dan tertulis agar YKP mengembalikan aset tersebut. Tapi YKP membalas surat saya yang intinya tidak mau,” ungkapnya.

Bambang berpendapat, perubahan yayasan menjadi badan hukum PT Yekape, merupakan tindakan kesengajaan berdasar pada perubahan anggaran dasar yang cacat.

“Justru karena cacat itu lah, pada tahun 2012 saya melaporkan ke Kejari Surabaya untuk memeriksa YKP,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, selain Bambang DH, hari ini Kejati Jatim juga memeriksa Kabag Keuangan YKP dan PT Yekape.

Kasus korupsi YKP ini pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. Yekape diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot.

Namun pengurus YKP menolak menyerahkan. YKP dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom Verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya.

Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto. Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum “memisahkan” diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT Yekape yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan setelah Kejati Jatim menemukan adanya perbuatan melanggar hukum atas hilangnya hektaran tanah milik Pemkot Surabaya senilai Rp 60 triliun yang beralih kepemilikannya ke tangan PT Yekape. Ady