Beranda News BPJS Kesehatan Ajak KPCDI Beri Masukan Draf Pedoman Pelaksanaan Rujukan Berjenjang

BPJS Kesehatan Ajak KPCDI Beri Masukan Draf Pedoman Pelaksanaan Rujukan Berjenjang

18
0

SIAGAINDONESIA – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mensomasi BPJS Kesehatan terkait sistem rujukan berjenjang setiap tiga bulan sekali. Pasalnya, sistem rujukan tersebut sangat merepotkan pasien gagal ginjal. Faskes Pratama tidak punya kompetensi untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien. Jadi tujuan rujukan hanya mengurus selembar kertas sebagai syarat administrasi semata, sementara kondisi fisik pasien cuci darah rata-rata sudah lemah.

Menyikapi somasi tersebut, pihak BPJS Kesehatan mengundang pengurus KPCDI untuk berdialog mengenai kebijakan itu pada Selasa (09/07) di kantor pusat BPJS Kesehatan. Tampak para pengurus KPCDI didampingi LBH Harapan Bumi Pertiwi. Sementara, pihak BPJS Kesehatan diwakili oleh kepala humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, dan dr. Hidayat Sumintapura, MKes dari Analis Jaminan Pembiayaan Manfaat Rujukan.

Dalam dialog itu, Hidayat mengatakan bahwa BPJS Kesehatan telah membuat draf Pedoman Pelaksana (Manlak) terkait rujukan berjenjang dengan kondisi tertentu yang sedang dibahas dengan Kementerian Kesehatan.

Ia menambahkan dalam Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 55, point 7 berkaitan dengan rujukan, dalam kondisi tertentu akan diatur lewat Peraturan Menteri Kesehatan. Ia bilang bahwa aturan kondisi tertentu ini masih dalam bentuk draf Manlak dan belum diundangkan.

“Dalam draf Manlak dinyatakan bahwa hemodialisa, thalasemia dan gangguan kejiwaan adalah kriteria dengan kondisi khusus dan tidak perlu lagi mengurus rujukan berjenjang tiap 3 (tiga) bulan,” ungkap Hidayat.

Merespon hal itu, ketua umum KPCDI Tony Samosir meminta agar jangan hanya hemodialisa saja karena ada terapi lain, seperti pasien peritoneal dialisis (cuci darah mandiri) dan post transplantansi ginjal.

“Mereka juga berkebutuhan khusus. Sistem rujukan akan memperberat diri mereka juga,” ujar Tony.

Salah satu pasien hemodialisa, Rosida menceritakan bahwa dirinya mengalami komplikasi tumor palatum. Hanya RSCM yang punya fasilitas hemodialisa untuk pasien seperti dirinya. Ia mengaku untuk jalan saja susah apalagi harus urus rujukan berjenjang. 

“Belum lagi rumah sakit rujukan membatasi jumlah quota pasien. Kalau penuh, terpaksa saya harus pulang ke rumah, walau itu sudah antri sepagi mungkin,” tutur Rosida yang sudah cuci darah sebelas tahun itu.

Terkait draf Manlak, Tony meminta agar BPJS Kesehatan menambahkan poin yang lengkap seperti dengan terapi hemodialisa, peritoneal dialisis dan post transplantasi ginjal pada draf Manlak dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

“Intinya pasien gagal ginjal kronik beserta penyakit komplikasi tambahan harus sudah tidak ada lagi aturan rujukan berjenjang per tiga bulan. BPJS Kesehatan harus menyampaikan hal ini dalam pertemuan harmonisasi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan beserta stakeholders lainnya,” tegasnya.

“Kami berjanji akan membahas usulan KPCDI tersebut dalam rapat internal dengan pimpinan BPJS Kesehatan dan membawanya  pada rapat di Kementerian Kesehatan,” ujar Hidayat.

Pengacara LBH Harapan Bumi Pertiwi, Jhondry Gultom, SH mengatakan KPCDI melalui LBH Harapan Bumi Pertiwi akan melayangkan surat kepada Menteri Kesehatan, terkait kebenaran draf Manlak pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

“Kami akan mendesak agar draf tersebut segera diundangkan, termasuk semua usulan KPCDI diakomodir dalam peraturan tersebut,” pungkasnya. []